SOLOPOS.COM - Kondisi salah satu rumah tidak layak huni di Kulonprogo (Foto dokumen Humas Pemkab Kulonprogo)
Sebanyak 811 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kulonprogo telah direhabilitasi melalui program bedah rumah dengan sumber dana non pemerintah
Harianjogja.com, KULONPROGO -Sebanyak 811 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kulonprogo telah direhabilitasi melalui program bedah rumah dengan sumber dana non pemerintah.
Partisipasi masyarakat sebagai donatur dinilai cukup efektif mengurangi jumlah RTLH yang menjadi salah satu kriteria kemiskinan.
Kepala Bidang Administrasi Kesejahteraan Sosial Setda Kulonprogo, Arif Prastowo mengatakan, program bedah rumah sudah berjalan sejak 2012 lalu.
Sumber dananya bukan dari alokasi APBN maupun APBD, melainkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), forum Corporate Social Repsonsibility (CSR), maupun kalangan pengusaha.
“Ada juga sumbangan dari perseorangan dan kelompok atau organisasi tertentu,” ujar Arif, Jumat (12/5/2017).
Arif memaparkan, bedah rumah dilaksanakan setiap pekan dengan sasaran minimal dua unit rumah. Pihak donatur biasanya akan dilibatkan langsung saat pembangunan dimulai sehingga bisa menyerahkan secara langsung bantuan yang diberikan. Dengan begitu, mereka dapat memastikan jika bantuan yang disalurkan memang tepat sasaran.
Dana stimulan yang diberikan donatur untuk setiap RTLH yang dibedah mencapai Rp10 juta. Arif lalu menjelaskan, rehabilitasi rumah diketahui rata-rata membutuhkan dana sekitar Rp30 juta.
Swadaya masyarakat sekitar akan menutupi kekurangan yang ada, baik dalam bentuk tenaga, material bangunan, maupun penyediaan konsumsi selama gotong royong. “Kekurangannya diusahakan oleh yang mendapat bantuan dan dibantu oleh masyarakat sekitar,” kata Arif.
Arif menyadari jika nilai swadaya masyarakat justru lebih tinggi dibanding dana stimulan dari donatur. Kendati begitu, Pemkab Kulonprogo belum ingin menaikkan patokan dana stimulan karena khawatir bakal menambah beban donatur.
Di sisi lain, bedah rumah sebenarnya memang punya misi melestarikan semangat gotong royong. Pemerintah tidak mempermasalahkan jika waktu yang dibutuhkan untuk merehabilitasi RTLH cenderung lama karena juga harus menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kulonprogo, Djoko Kushermanto mengungkapkan, kepedulian sosial dinilai mampu menjadi solusi alternatif keterbatasan alokasi bantuan dana dari pemerintah, termasuk dalam mengurangi jumlah RTLH. Dia lalu berharap masyarakat terus berpartisipasi dalam menyukseskan program bedah rumah mengingat masih banyaknya RTLH di Kulonprogo.