SOLOPOS.COM - Sejumlah warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) mempersiapkan pembangunan rumah di lahan relokasi yang menggunakan tanah kas desa Palihan, Temon, Kulonprogo. Foto diambil pada 12 April 2017. (Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja)
Pemkab masih merasa punya hak terhadap potensi dana BPHTB bandara
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten Kulonprogo tidak mau menyerah meski Presiden Joko Widodo sudah menyatakan kemungkinan besar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam proyek bandara di Kecamatan Temon tidak dibayarkan.
“Gubernur [DIY] sempat dipanggil Presiden dan menyatakan kemungkinan besar BPHTB tidak dibayarkan. Namun, keputusan itu dibuat sebelum surat dari kami [Pemkab] sampai ke Pusat,” ungkap Asisten II Sekretaris Daerah Kulonprogo, Triyono, Selasa (9/5/2017).
Dia menegaskan Pemkab masih merasa punya hak terhadap potensi dana BPHTB bandara yang sudah dimasukkan dalam proyeksi pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017.
Karena itu, Pemkab telah membuat kajian hukum terkait dengan pembayaran BPHTB pada proyek pembangunan bandara. Kini hasilnya telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
Project Manager Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura I, Sujiastono, mengatakan kejelasan mengenai kewajiban pembayaran BPHTB baru bisa dilihat saat proses penyertifikatan lahan. “Angkasa Pura secara prinsip siap bayar. Namun, lihat nanti dalam prosesnya seperti apa,” ungkapnya.
Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo, Aji Pangaribawa, menuturkan nilai BPHTB dari proyek pembangunan bandara diproyeksikan mencapai lebih dari Rp100 miliar. Pemkab sudah semestinya memberikan perhatian khusus terhadap potensi pendapatan daerah tersebut.