SOLOPOS.COM - Desain flyover Manahan. (Farida Trisnaningtyas/JIBI/Solopos)
Infrastruktur Solo, Pemkot belum mendapat kepastian rencana pembangunan Flyover Manahan.
Solopos.com, SOLO — Rencana pembangunan jalan layang (flyover) Manahan belum jelas. Pemkot masih menunggu kepastian jadwal pelaksanaan proyek tersebut. Sebelumnya diinformasikan pembangunan flyover dimulai sekitar Juni 2017.
Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Yulistianto mengatakan saat ini proyek pembangunan jalan layang masih dalam tahap lelang oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII (BBPJN VII) Semarang. Lelang dikerjakan setelah detail engineering design (DED) flyover Manahan rampung disusun Pusat Studi Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sejalan dengan itu tengah diajukan izin ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait proyek pembangunan flyover yang bakal berjalan multiyears. “Izin Kemenkeu diperlukan karena flyover bakal melampaui akhir tahun anggaran 2017. Apalagi jika pembangunannya dimulai usai pertengahan tahun,” katanya dijumpai wartawan di Balai Kota Solo, Senin (8/5/2017).
Sejalan dengan itu tengah diajukan izin ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait proyek pembangunan flyover yang bakal berjalan multiyears. “Izin Kemenkeu diperlukan karena flyover bakal melampaui akhir tahun anggaran 2017. Apalagi jika pembangunannya dimulai usai pertengahan tahun,” katanya dijumpai wartawan di Balai Kota Solo, Senin (8/5/2017).
Budi mengaku sejauh ini belum bisa memastikan kapan proyek flyover Manahan mulai berjalan. Yang jelas, proyek tersebut akan dikerjakan pada tahun anggaran ini hingga 2018 mendatang.
Belum jelasnya pelaksanaan pembangunan flyover berimbas pula pada molornya sosialisasi kepada warga terdampak. Sosialisasi baru akan dilakukan setelah Pemkot menerima kepastian waktu pelaksanaan pembangunan flyover.
Sebelumnya Pemkot menargetkan pembangunan jalan layang Manahan dikerjakan April lalu. Namun, jadwal itu molor dan hingga kini belum ada kepastikan waktu pelaksanaannya. Padahal berbagai persiapan telah dilakukan sejak akhir tahun lalu, seperti melobi pemerintah pusat agar membantu pendanaan proyek hingga mengalokasikan anggaran pendamping proyek dalam APBD.
Budi beralasan koordinasi dengan berbagai instansi terkait membutuhkan waktu lama. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan pembangunan jalan layang itu.
“Harus ada koordinasi dengan PT KAI [Kereta Api Indonesia] menyangkut perlintasan sebidang. Kami juga bolak-balik koordinasi dengan Pusat soal anggaran flyover. Ini yang butuh waktu lama,” katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Endah Sitaresmi memilih menunggu kejelasan dimulainya proyek pembangunan flyover sebelum menyosialisasikan kepada warga terdampak. Pemkot pada tahun anggaran ini sudah mengalokasikan dana Rp30 miliar sebagai dana pendamping proyek.
Dana tersebut untuk keperluan di luar pembangunan fisik flyover seperti pembebasan lahan terdampak, perbaikan drainase di Jl. dr. Moewardi, pemasangan aksesori pelengkap, serta pengaspalan flyover.