SOLOPOS.COM - Seribuan warga Ponorogo dari berbagai elemen mengikuti aksi untuk mendesak pembubaran HTI karena anti-Pancasila dan terus menyuarakan gerakan khilafah islamiyah, Sabtu (6/5/2017). (Abdul Jalil/JIBI/Madiunpos.com)
Langkah pemerintah pusat membubarkan HTI diapresiasi dan didukung PMII Ponorogo.
Madiunpos.com, PONOROGO — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Ponorogo mendukung langkah pemerintah pusat membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) secara resmi membubarkan ormas HTI, Senin (8/5/2017). Ketua PMII cabang Ponorogo, Hendrik, mengatakan sangat mendukung langkah dan keputusan pemerintah untuk membubarkan ormas HTI.
Menurut dia, HTI merupakan organisasi anti-Pancasila dan secara masif menyebarkan paham khilafah islamiyah dan menginginkan negara Islam. “Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah ini. Kami juga mendukung penuh langkah tersebut. Di Ponorogo, kami juga melakukan aksi penolakan terhadap organisasi HTI,” kata dia saat dihubungi Madiunpos.com, Senin.
Hendrik menuturkan langkah ini juga sebagai antisipasi muncul dan berkembangnya bibit-bibit radikalisme yang bisa merongrong keutuhan bangsa. Menurut dia, Pancasila sudah final dan menjadi konsensus bersama sehingga harus dijaga. “Intinya, bagi yang tidak sepakat dengan Pancasila bisa angkat kaki dari Indonesia,” tegas dia.
Hal senada juga disampaikan Ketua PMII Komisariat IAIN Ponorogo, Laili Humam Miftahudin. Dia mendukung dan mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah dengan membubarkan HTI. (Baca: Pelajar dan Santri Ponorogo Tolak HTI Masuk Sekolah dan Kampus)
Dia berharap seluruh lapisan masyarakat bisa mewaspadai gerakan organisasi lainnya yang bertentangan dengan pilar kebangsaan Indonesia. “Tidak hanya pemerintah yang menjaga negara ini. Tetapi kita semua juga wajib menjaganya dan mempertahankan Pancasila sebagai asas tunggal dalam berbangsa dan bernegara,” kata Humam.
Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni enggan mengomentari langkah pemerintah pusat terkait pembubaran HTI. “Itu wacana nasional dan saya merasa tidak memiliki proporsi untuk ikut mengomentarinya,” kata Ipong.