SOLOPOS.COM - Menara telekomunikasi yang dibangun di Jalan Batikan, Umbulharjo, Jogja, tampak menerupai pohon kelapa, (Foto diambil Senin (5/9/2016) (Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja)
Tower Bantul mendapat perhatian LO DIY
Harianjogja.com, BANTUL–Tak hanya maraknya menara telekomunikasi ilegal saja yang menjadi sorotan, persoalan keberadaan menara kamuflase juga diwacanakan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang perubahan Perda Menara Telekomunikasi.
Baca Juga : TOWER BANTUL : Datangi Pansus, LO DIY Buka Wacana Pengaturan Menara Kamuflase
Imam Santoso, Komisioner LO DIY menjelaskan, menara kamuflase itu memiliki fungsi yang tidak sama dengan menara inti. Menara kamuflase dibangun sebagai penopang menara inti saja. Dengan begitu, bujet menara kamuflase pun tak sebesar menara inti. Justru dengan bujet kecil itulah, pemilik menara kamuflase itu kerap memilih lokasi yang tak banyak menyedot anggaran.
“Contohnya, akses jalan. Itulah kenapa menara kamuflase itu banyak dibangun di tepi jalan. Dengan begitu, pengusaha tak susah-susah membangun akses jalan khusus. Nah, kalau ini tidak diatur, akan merugikan, baik infrastruktur maupun warga sekitarnya,” kata Imam, Jumat (5/5/2017)
Terkait hal itu, Ketua Pansus III Suryono membenarkan, selama ini Bantul memang belum memiliki regulasi yang di dalamnya mengatur khusus menara kamuflase tersebut. Untuk itu, dalam pembahasan selanjutnya, ia akan berupaya memasukkan poin tersebut sebagai usulan.
Selain itu, pihaknya sudah menyiapkan beberapa usulan lain. Di antaranya adalah terkait sanksi jika ada pemilik menara yang melakukan pelanggaran serta keterlibatan warga terdampak. “Setidaknya satu kali rebahan. Di triwulan II ini, usulan itu akan kami masukkan,” tegas Suryono.