SOLOPOS.COM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan berjabat tangan seusai melakukan pertemuan di Balai Kota, Jakarta, Kamis (20/4/2017).(JIBI/Solopos/Antara/Hafidz Mubarak A.)
Gubernur Ahok menolak memasukkan program rumah DP 0% ke dalam APBD 2018.
Solopos.com, JAKARTA — Pemprov DKI Jakarta mengisyaratkan akan mengakomodasi masukan program calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) dalam APBD 2018. Namun program rumah tanpa uang muka (DP 0%) akan menjadi pengecualian alias tidak dimasukkan.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengatakan pihaknya tengah menyelesaikan RAPBD 2018 dengan memasukan program-program dari Anies-Sandi. Namun, program rumah DP 0% tidak disertakan karena dinilai menyalahi aturan.
“Silakan program Anies-Sandi masukan di APBD 2018, mereka boleh usul apa saja. Tapi kalau program rumah tanpa uang muka itu tidak masuk akal buat beli rumah karena menyalahi aturan,” paparnya, Jumat (5/5/2017).
Ahok mempersilakan kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk merealisasikan program rumah tanpa uang muka. Namun, syaratnya harus dengan anggaran yang juga realistis.
Pihaknya berpendapat janji-janji kampanye Anies-Sandi–terutama rumah DP 0%–akan sulit terlaksana seiring kebutuhan rumah di Jakarta cukup besar. “Kalau dia [Anies-Sandi] mau bikin ya silahkan bikin, tapi duitnya dari mana. Semua warga boleh cari rumah sendiri dengan uang muka 0%, tapi cicilan bunga 0% dari mana? Kami tidak bisa,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati mengatakan pihaknya juga tengah mengintegrasikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2022 yang mengakomodir visi misi Anies-Sandi.
Menurutnya, secara aturan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta untuk 2018-2022 telah diproses sejak tahun lalu oleh Pemprov DKI Jakarta definitif. Nantinya, RPJMD akan diintegrasikan sesuai aspek politis hasil Pilkada Jakarta 2017.
Dia memberi contoh dalam RPJMD DKI yang disusun untuk lima tahun dibahas terkait rencana pembangunan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang diusung gubernur dan wakil gubernur terpilih. “Jadi program-program yang diusung setiap pasangan pemenang akan disinkronkan apakah itu masuk dalam visi pertumbuhan penduduk atau dari sisi ekonominya,” paparnya.
Dia menambahkan RPJMD DKI 2018-2022 akan ditetapkan paling lambat enam bulan setelah gubernur baru dilantik pada Oktober mendatang. Sebelumnya, Anies Baswedan menegaskan akan segera menyusun tim untuk mensinkronkan program-programnya dengan APBD DKI.
Menurutnya, tim singkronisasi tersebut bukan sebagai tim transisi seperti yang ramai dituduhkannya selama ini. Akan tetapi tim tersebut dibentuk untuk mengurus kebutuhan anggaran selama 2017 dan APBD 2018. Anies mengatakan pihaknya akan terus berkomunikasi dengan pejabat-pejabat Pemprov DKI untuk menerjemahkan program-programnya selama masa kampanye.