SOLOPOS.COM - Menag Lukman Hakim Syaifudin (Kemenag.go.id)
Menteri Agama menjelaskan konteks soal pemisahan agama dan politik praktis yang pernah dinyatakan Presiden Jokowi.
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan konteks pemisahan antara agama dan politik praktis. Penjelasan tersebut sekaligus meluruskan kontroversi yang mengiringi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lukman mengemukakan harus diperhatikan latar pemisahan antara politik dan agama. Pasalnya, dia menilai masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terbilang sangat agamis dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan nilai keagamaan yang kental.
Namun, menurut Menag, ada bagian dari aktivitas politik yang harus dipisahkan dari kehidupan keagamaan, yaitu cara-cara berpolitik dan dampak negatif yang bahkan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama. Hal itu, lanjutnya, dikhawatirkan bisa mempengaruhi kehidupan keagamaan.
“Itu yang ingin dipisahkan. Karena kita juga harus memaklumi, terkadang atau sering kali aktivitas politik itu mengakibatkan munculnya ekses negatif yang kemudian ikut mempengaruhi kehidupan keagamaan kita,” ujar Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/5/2017).
Berkaca pada kasus yang menimpa DKI ketika gelaran Pilkada Jakarta 2017, Lukman menyampaikan imbauan kepada generasi muda untuk menyadari dan selalu mengingat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam dan majemuk. Dia menambahkan, jangan sampai keragaman tersebut membuat sekat dan memisahkan.
Menteri Lukman menyatakan pemahaman keagamaan bisa menjadi faktor yang menyatukan semua kelompok. “Justru agama harus dijadikan alat yang mampu menyatukan kita semua. Pemahaman keagamaan itu jangan sampai digunakan sebagai faktor yang justru bisa membuat kita terfragmentasi, terpecah belah, tersekat-sekat.”