SOLOPOS.COM - Rifal Dwi Kurniawan (11), siswa kelas 4 Sekolah Dasar (SD) Trowono III, Saptosari, Gunungkidul terbiasa berjualan es lilin kacang hijau di sekolahnya. (Mayang Nova Lestari/JIBI/Harian Jogja)
Hari Pendidikan, Selasa (2/5/2017) diharapkan menjadi momentum untuk perbaikan terhadap segala kekurangan yang dimiliki
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Komisi D DPRD Gunungkidul mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten terkait dengan masalah pendidikan. Untuk itu, dengan peringatan Hari Pendidikan, Selasa (2/5/2017) diharapkan menjadi momentum untuk perbaikan terhadap segala kekurangan yang dimiliki.
Sekretaris Komisi D DPRD Gunungkidul Heri Nugroho mengungkapkan, ada sejumlah masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Bumi Handayani. Berbagai permasalahan itu di antaranya meliputi masalah kesejahteraan, prestasi akademik hingga peningkatan mutu pendidikan yang dimiliki.
Menurut dia, dengan adanya berbagai masalah itu maka berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang dimiliki. Politikus Golkar ini tidak memungkiri, jika saat ini tingkat pendidikan di Gunungkidul masih kalah dengan prestasi dengan kabupaten-kota di lingkup Pemerintah DIY.
“Ini yang harus kita kejar. Untuk itu dengan peringatan Hari Pendidikan harus dijadikan momentum untuk bangkit mengejar berbagai ketertinggalan,” kata Heri, Selasa kemarin.
Ditambahkan Heri, untuk saat ini masih ada kesenjangan antaran guru PNS dengan Guru Tidak Tetap. Menurut dia, dari sisi beban tugas, kedua kelompok guru ini memiliki tugas dan fungsi yang sama. hanya saja, perbedaan terlihat dari penghasilan yang didapatkan selama ini.
“Kami sangat menaruh perhatian untuk kelompok GTT. Sebab untuk sekarang, penghasilan yang diterima masih jauh dari kata layak. Oleh karenanya, kami berharap ada kebijakan yang paling tidak setiap tahunnya ada upaya memperbaiki kesejahteraan GTT sehingga ketimpangan yang ada tidak semakin lebar,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Disdikpora Gunungkidul Bahron Rasyid tidak menampik adanya berbagai persoalan yang dihadapi mengenai masalah pendidikan. Menurut dia, ada beberapa persoalan yang harus dipecahkan, seperti masalah standarisasi pelayanan minimal yang belum tercapai, malah prestasi akademik hingga masalah lama waktu sekolah.
“Berberbagai persoalan itu harus dipecahkan bersama. Sebab ini tidak bisa dibebankan ke dinas, melainkan seluruh elemen dari pemerintah hingga masyarakat harus ikut berpartisipasi aktif,” katanya.
Bahron mengungkapkan, untuk masalah SPM, disdikpora sudah menyiapkan berbagai program untuk memenuhi hal tersebut melalui perbaikan sarana prasarana fisik maupun non fisik. Sedang untuk masalah prestasi akademik, lanjut dia, sudah dipersiapkan kompetensi guru.
Diharapkan dengan peningakatan kualitas ini mampu memperbaiki dalam sistem pembelajaran yang lebih menarik sehingga para siswa memiliki antusias dalam meningkatkan kemampuan yang dimiliki.
“Tak hanya meningkatkan mutu pendidikan, kami juga mengedapkan pengembangan pendidikan karakter kepada para siswa didik,” kata Bahron.