SOLOPOS.COM - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kanan) bersama istri, Veronica Tan (tengah) dan anak, Nicholas Sean Purnama, menunjukkan tinta di jari seusai melakukan pencoblosan di TPS 54 kawasan Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta, Rabu (19/4/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Hafidz Mubarak A.)
Politikus DPR menyebut reshuffle merupakan kewenangan Presiden Jokowi, termasuk jika mengangkat Ahok menjadi menteri.
Solopos.com, JAKARTA — Partai Nasdem menyatakan tidak ada masalah jika Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang baru saja kalah dalam Pilkada Jakarta, diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi menteri dalam Kabinet Kerja.
Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Jhonny G Plate saat menanggapi merebaknya wacana nama Ahok bakal masuk dalam kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). “Itu terserah Presiden, toh kalau Ahok jadi menteri tidak ada hambatan, dia warga negara Indonesia (WNI) yang sah, dia pun berpengalaman,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Rabu (26/04).
Bahkan, selain tidak ada hambatan, Jhonny mengatakan bahwa Ahok merupakan mantan bupati dan juga gubernur sehingga memiliki kualifikasi dan pengalaman. Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan bahwa tidak keberatan dengan status terdakwa penista agama Ahok saat ini.
Sebab, selain proses pengadilan yang masih berjalan, presiden pun tampaknya masih belum memutuskan akan melakukan perombakan kabinet atau tidak. “Biarkan Presiden mempertimbangkannya. Yang paling penting hak warga negara harus terlindungi, dan presiden dengan lembaga harus dijaga, jangan sampai ada intervensi dari mana pun,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan wajar kalau Presiden Jokowi melakukan evaluasi atas kinerja kabinet sehingga berujung pada reshuffle. Dia pun menyatakan bahwa kalaupun Ahok diangkat jadi menteri maka hal itu merupakan kewenangan presiden.
Akan tetapi, dia menyoroti persoalan hukum yang dia tuding masih ada diskriminasi. Menurutnya, justru Jaksa Agung yang perlu diganti. Dia menuding Jaksa Agung terlihat berpihak kepada Ahok kasus dugaan penista agama.
“Bahkan sejak bulan pertama diangkat saya sudah minta Jaksa Agung diganti karena tidak independen,” ujarnya. Menurutnya, seorang Jaksa Agung harus independen sehingga tidak boleh berasal dari partai tertentu.