SOLOPOS.COM - Solopos Hari Ini Selasa, 25 April 2017
Berita utama Harian Umum Solopos hari ini, Selasa (25/4/2017), membahas tentang kebijakan dana desa dari pemerintah pusat.
Solopos.com, SOLO – Hasil investigasi dari Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkap pemerintah desa menjadi lembaga pemerintahan ketiga yang rentan terjadi tindak korupsi. Pemerintah desa berada di bawah pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang berada di posisi pertama dan kedua.
Berita mengenai dana desa yang rawan dikorupsi itu menjadi berita utama Harian Umum Solopos, Selasa (25/4/2017). Selain itu ada juga berita tentang parade hadrah, pengunjung Pasar Klewer yang masih terbelah, dan kelanjutan kasus e-KTP yang membawa nama Setya Novanto.
Simak cuplikan berita utama Harian Umum Solopos, edisi Selasa 25 April 2017;
PEMBANGUNAN DAERAH: Dana Desa Rentan Dikorupsi
Pemerintah desa (pemdes) menjadi salah satu lembaga baru yang mulai rentan terjadi praktik korupsi. Kasus dugaan korupsi terjadi di pemdes setelah berlakunya kebijakan dana desa (DD) dari pemerintah pusat.
Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, mengungkapkan kasus dugaan korupsi di pemdes yang masuk penyidikan selama 2016 menduduki urutan ketiga dari lima lembaga teratas. Paling atas pemerintah kabupaten dan posisi kedua pemerintah kota. ICW mencatat ada 62 kasus dugaan korupsi di pemdes selama 2016 dengan kerugian mencapai Rp18 miliar.
Ia menjelaskan, sektor penggunaan dana desa menempati posisi ketiga teratas dengan 48 kasus. Febri menyampaikan pada 2016 anggaran DD yang dikucurkan ke desa mencapai Rp47 triliun namun ada potensi kerugian negara senilai Rp10,4 miliar akibat praktik dugaan korupsi di tingkat desa. Naiknya angka kasus korupsi DD menjadi sinyal adanya sumber daya publik baru yang rawan dikorupsi oleh aparat desa.
“Fenomena korupsi sampai ke tingkat desa. Kami menemukan kasus korupsi terkait pemdes makin banyak per tahun, terutama terkait pengelolaan dana desa. Modusnya penggelapan dana desa, kasus korupsi bantuan, kasus korupsi bantuan raskin, dan kasus korupsi bantuan hibah provinsi. [Modus-modus] itu dilakukan kades [kepala desa] dan perangkat desa. Ada juga kasus korupsi aset desa. Trennya itu jumlah kasusnya saja yang meningkat akhir-akhir ini,” ujar Febri kepada Espos melalui telepon, Kamis (20/4/2017) lalu.
Simak selengkapnya di http://epaper.solopos.com
EVENT BUDAYA: Pesan Persatuan Melalui Festival Hadrah
Ribuan peserta berjalan kaki mulai dari Lapangan Kota Barat menuju Stadion Sriwedari, kemarin sore. Mereka menyajikan keahlian dalam hal menabuh rebana dan olah vokal kepada para penonton. Para peserta juga kompak dalam koreografiserta meriah dalam hal busana.
Iring-iringan peserta Festival Parade Hadrah 2017tidak henti-hentinya menjadi objek kamera para penonton yang memadati jalan sepanjang rute parade mulai dari Jl. dr. Moewardi, Jl. Slamet Riyadi, hingga Jl. Bhayangkara.
Salah satu penonton yang merasa begitu terhibur dengan penampilan para peserta Festival Parade Hadrah 2017 adalah Rohmadi, 30. Warga Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Boyolali tersebut puas dengan penampilan para peserta yang tampil beda satu dengan yang lain.
”Penampilan para peserta seru untuk dilihat. Mereka bukan hanya menabuh rebana dan mengumandangkan selawat tapi juga menari dan mengenakan beragam kostum. Saya melihat ada kelompok peserta yang bahkan membawa perlengkapan berupa gunungan hingga atraksi sembur api,” kata Rohmadi saat berbincang dengan Espos di sela-sela menyaksikan parade di Jl. dr. Moewardi, Senin.
Penonton lain, Sartika Rahayu, 43, juga antusias. Penyelenggaraan parade hadrah menurut dia bisa menjadi sarana edukasi kepada anak-anak khususnya, bahwa hadrah adalah salah satu warisan kebudayaan Islam di Indonesia. Selain itu, penyelenggaraan parade hadrah juga menjadi sarana hiburan karena menampilkan pertunjukan seni. Warga Kelurahan Bumi, Laweyan, Solo itu berharap festival hadrah bisa digelar rutin tiap tahun.
Simak selengkapnya di http://epaper.solopos.com
PASAR KLEWER: Pengunjung Masih Terbelah
Aktivitas bisnis di Pasar Klewer belum maksimal lantaran baru separuh pedagang yang memanfaatkan kios di lokasi baru. Sebagian pedagang masih berjualan di pasar darurat sehingga membingungkan calon pembeli.
Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Solo meminta seluruh pedagang menempati kios baru paling lambat 30 April mendatang. ”Situasi pasar belum kondusif. Sebagian pedagang masih berjualan di pasar darurat. Jadi pembeli juga terbelah. Ada yang ke pasar darurat, ada yang ke pasar baru,”
”Maka dari itu semua pedagang kami minta pindah ke pasar baru paling lambat 30 April. Dengan begitu, penataan juga akan lebih mudah karena terfokus di pasar baru. Yang jelas kami akan terus melakukan evaluasi penataan di Pasar Klewer,” kata Kabid Pasar Disdag Solo, Sigit Prakoso saat ditemui Espos di sela-sela meninjau tembok Pasar Klewer yang jebol karena tertabrak troli milik pekerja angkut, Senin (24/4/2017) siang.
Sementara itu, parkir masih menjadi masalah di Pasar Klewer. Kemarin Dinas Perhubungan (Dishub) Solo bekerja sama dengan Satpol PP Solo dan Satlantas Polresta Solo menertibkan ratusan kendaraan yang parkir di depan pasar yang seharusnya steril dari kendaraan. Bukan hanya sepeda motor, puluhan mobil milik pedagang dan pengunjung juga terparkir di lokasi terlarang pakir itu.
Simak selengkapnya di http://epaper.solopos.com
KASUS KTP ELEKTRONIK: Yorrys Yakin Novanto Jadi Tersangka
Koordinator Bidang Politik Hukum dan Pengamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai, meyakini Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan menjadi tersangka dalam kasus e-KTP.
Ia menilai penyebutan nama Setya Novanto dalam kasus KTP elektronik atau e-KTP memengaruhi elektabilitas Partai Golkar. Setya Novanto dicegah berpergian ke luar negeri selama enam bulan terkait kasus korupsi dana KTP elektronik. Partai Golongan Karya (Golkar) sedang menyiapkan strategi untuk menyelamatkan diri.
”Ketua Umum itu hampir pasti menjadi tersangka dalam kasus ini [e-KTP]. Sekarang sudah pencekalan. Partai Golkar harus mengambil sikap proaktif untuk menyelesaikan ini. Partai yang perlu diselamatkan,” kata Yorrys di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Senin (24/4/2017).
Menurut Yorrys, setelah Munaslub Mei 2016 dengan memberikan dukungan kepada Jokowi maka elektabilitas Partai Golkar itu dari waktu ke waktu naik signifi kan, tapi dengan berbagai kejadian akhir-akhir ini terutama kasus e-KTP, relatif stagnan dan menurun.
Simak selengkapnya di http://epaper.solopos.com