Ilustrasi perumahan (Rachman/JIBI/Bisnis) Ilustrasi perumahan (Rachman/JIBI/Bisnis)
Jumat, 21 April 2017 07:00 WIB Hadijah Alaydrus/JIBI/Bisnis Politik Share :

Rumah DP 0% Mungkin, Asal Dijamin Pemerintah

BI menyebut program rumah DP 0% bisa dilakukan, namun syaratnya harus ada jaminan dari pemerintah.

Solopos.com, JAKARTA — Bank Indonesia mengungkapkan uang muka atau down payment 0% bisa diterapkan jika pemerintah mau memberikan jaminan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Tirta Segara menuturkan pihaknya harus mengkaji dulu aturannya.

“Regulasi tetap berlaku. Kalau dijamin pemerintah bisa saja. Tapi saya belum bisa diberikan informasi lebih,” ujar Tirta Segara selepas pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (20/5/2017).

Down payment (DP) 0% untuk rumah seharga Rp350 juta merupakan janji kampanye pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) di Pilkada Jakarta. Kini, janji itu kembali dibicarakan mengingat mereka unggul dalam versi quick count (hitung cepat) sejumlah lembaga survei.

Sementara itu, Lippo Group–salah satu pengembang properti besar di Indonesia–menegaskan ketertarikan perusahaan itu ikut merealisasikan program itu. Direktur Lippo Group, John Riady, menuturkan pihaknya tertarik bekerja sama sebagai developer dalam program ini.

Lippo Group melihat tujuan program ini sangat baik sebenarnya dalam rangka meningkatkan kepemilikan rumah dan daya beli masyarakat. Sebelumnya, wacana itu menjadi perdebatan di kalangan pengusaha properti dan perbankan.

Sekjen Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta, Arvin Iskandar, mengatakan program cicilan rumah dengan DP 0% tidak akan terealisasi. Alasannya, hal itu berbenturan dengan regulasi Bank Indonesia yang mewajibkan cicilan rumah dengan DP minimal 15% dari harga rumah.

Anies-Sandi, kata Arvin bisa saja merealisasikan program cicilan rumah tanpa DP jika bisa menghentikan peraturan tersebut. Namun, hal itu dinilai mustahil karena ketentuan DP 15% sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia mencatat peraturan Nomor 17/10/PBI/2015 yang kemudian diubah pada Agustus 2016, mengharuskan setiap orang yang ingin mengambil rumah harus membayar uang muka 15%.

“Jadi DP 0% itu akan terkendala dan tentu harus disosialisasikan dengan perbankan jika Anies-Sandi punya skema yang masuk akal. Tapi balik lagi, selama ini tak ada aturan DP 0% untuk cicilan rumah,” paparnya, 17 Februari 2017 lalu.

lowongan kerja
lowongan kerja AKADEMI TEKNOLOGI WARGA SURAKARTA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

rabu 31 mei

Kolom

GAGASAN
Kasus Klaten Mengingat Pejabat Pengingkar Amanat

Gagasan Solopos ini telah terbit di HU Solopos Edisi Rabu (4/1/2017). Buah gagasan Muhammad Milkhan, pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Klaten yang beralamat email di milkopolo@rocketmail.com. Solopos.com, SOLO — Predikat laknat memang pantas disematkan kepada para pejabat yang mengingkari amanat. Para pejabat…