SOLOPOS.COM - Tim ahli dari Balai Bendungan Ditjen SDA Kementerian PUPR, Kamis (16/2/2017) siang, meninjau kondisi tanggul Waduk Lalung, Karanganyar. (Kurniawan/JIBI/Solopos)
Pembangunan 65 bendungan hingga 2019 membutuhkan dana pinjaman senilai Rp21 triliun.
Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan dana pinjaman senilai Rp21 triliun untuk membangun 65 bendungan hingga 2019. Kepala Pusat Bendungan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih mengatakan pembangunan 65 bendungan itu membutuhkan pembiayaan total Rp79,5 triliun.
Dari kebutuhan pembiayaan pembangunan bendungan yang senilai Rp79,5 triliun tersebut, pemerintah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp58,5 triliun. “Yang dibiayai dari pinjaman untuk bendungan ini mencapai Rp21 triliun,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (20/4/2017).
Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan sampai 2019. Pinjaman untuk membangun bendungan senilai Rp21 triliun tersebut diharapkan berasal dari China dan Islamic Development Bank. “Kami tengah berusaha untuk memperoleh pinjaman senilai Rp21 triliun dari China maupun IDB,” kata Sumiarsih.
Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan sampai 2019. Pinjaman untuk membangun bendungan senilai Rp21 triliun tersebut diharapkan berasal dari China dan Islamic Development Bank. “Kami tengah berusaha untuk memperoleh pinjaman senilai Rp21 triliun dari China maupun IDB,” kata Sumiarsih.
Tahun ini terdapat 9 bendungan yang akan dibangun dan membutuhkan dana Rp18 triliun. Kementerian PUPR mengalokasikan Rp1,5 triliun untuk proyek multiyears sembilan bendungan ini. “Tahun ini, alokasi 9 bendungan itu Rp1,5 triliun. Itu kan proyek multiyears. Total seluruhnya butuh Rp18 triliun,” katanya.
Sembilan bendungan ini yakni Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Lausimeme di Provinsi Sumatera Utara, Bendungan Komering II di Provinsi Sumatera Selatan, Bendungan Bener di Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Way Apu di Provinsi Maluku, Bendungan Pamukkulu di Provinsi Sulawesi Selatan, Bendungan Baliem di Provinsi Papua, Bendungan Sidan di Provinsi Bali, dan Bendungan Temef di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Salah satu dari delapan bendungan itu adalah Bendungan Ciawi di Jawa Barat yang dibangun oleh PT Brantas Abipraya bekerja sama dengan PT SAC Nusantara ini dengan nilai kontrak Rp798 miliar dan ditargetkan dapat selesai 2019. Selain itu, ada Bendungan Way Sekampung di Lampung yang dikerjakan oleh PT PP dan PT Waskita Karya dengan nilai investasi Rp1,84 triliun dan ditargetkan selesai pada 2020.
Ada pula 3 bendungan yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya, yakni Bendungan Cipanas di Jawa Barat senilai Rp1,42 triliun yang ditargetkan rampung di 2020. Bendungan Sukamahi di Jawa Barat membutuhkan dana senilai Rp436,97 miliar dan ditargetkan rampung di 2019 dan Bendungan Kuwil Kawangkoan di Sulawesi Utara senilai Rp1,42 triliun yang akan rampung 2020.
Lalu, Bendungan Ladongi di Sulawesi Utara dibangun PT Hutama Karya dengan nilai kontrak Rp844 miliar dan Bendungan Napun Gate di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dibangun oleh PT Nindya Karya, dengan nilai kontrak Rp 849 miliar yang sama-sama selesai ditargetkan rampung pada 2020. Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat dibangun PT PP senilai Rp2,04 triliun, target rampung pada 2021
Kementerian PUPR tengah mengusulkan pinjaman China senilai Rp4,5 triliun untuk pembangunan empat bendungan baru di luar Pulau Jawa pada 2018 mendatang. Keempat bendungan itu yaitu Pesolika di Sulawesi Tenggara, Lompatan Harimau di Riau, Jenelata di Sulawesi Selatan, dan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan.
Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan China memiliki pengalaman yang banyak di bidang pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Negeri tirai bambu itu memiliki setidaknya 100.000 bendungan, di mana salah satunya merupakan bendungan terbesar di dunia yang menghasilkan listrik hingga 22.000 Mega Watt.
“Ada empat bendungan yang sudah dimasukkan proposalnya ke China. Bentuk kerja samanya pasti ada loan. Kita akan membahas lebih rinci dengan kementerian bersangkutan di China,” ujarnya.