SOLOPOS.COM - BRT Trans Semarang. (Instagram-@transsemarang)
Transportasi Semarang rute angkot diminta dievaluasi.
Semarangpos.com, SEMARANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Jawa Tengah, meminta rute angkutan kota (angkot) dievaluasi khususnya yang berbarengan dengan rute Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang.
“Kami mendukung BRT Trans Semarang sebagai moda transportasi massal yang diandalkan. Namun, jangan mematikan yang lain,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono di Semarang, Jumat (14/4/2017) sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengakui sejauh ini belum ada titik temu antara Pemerintah Kota Semarang dengan para pengusaha dan pengemudi angkot yang menolak kehadiran BRT Trans Semarang.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengakui sejauh ini belum ada titik temu antara Pemerintah Kota Semarang dengan para pengusaha dan pengemudi angkot yang menolak kehadiran BRT Trans Semarang.
Khususnya, dua koridor baru yakni Koridor V rute PRPP-Meteseh PP dan Koridor VI yang menghubungkan Universitas Diponegoro Semarang (Undip) di Tembalang dan Universitas Negeri Semarang (Unnes) di Gunungpati.
Meski dua koridor baru itu sudah diluncurkan, penolakan masih terjadi seperti angkot yang ngetem, yakni mangkal mencari penumpang di dekat atau di depan selter Trans Semarang, khususnya di dua koridor baru.
Evaluasi
Sebagai solusi, kata Agung, evaluasi rute angkutan harus dilakukan sehingga mereka bisa dialihkan menjadi feeder (angkutan pengumpan) di daerah-daerah permukiman yang selama ini belum terdapat angkutan umum.
Ia mencontohkan kawasan-kawasan pinggiran, seperti wilayah Pedalangan, Tirtoagung, dan Pedalangan yang selama ini belum terdapat angkutan umum yang bisa dijadikan rute solusi bagi pengemudi angkot agar tetap bisa bekerja.
“Ini salah satu alternatif agar pengemudi angkot tetap bisa bekerja dan tidak merasa tersaingi Trans Semarang. Kalau hanya mengakomodasi sopir angkot jadi sopir Trans Semarang, tidak cukup efektif,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait adanya keluhan banyaknya angkot yang “ngetem” di halte Trans Semarang di dua koridor baru.
“Ya, nanti akan dicarikan solusi. Persaingan harus terjadi secara sehat. Kalau saya lihat sendiri, di halte di kawasan Undip malah yang ngetem banyak kendaran pribadi. Ini kan jelas melanggar aturan,” katanya.
Maka dari itu, Ita, sapaan akrab Hevearita sudah memerintahkan Dishub untuk menindak tegas mobil-mobil yang nekad parkir sampai menutupi halte Trans Semarang, yakni dengan penggembosan ban untuk efek jera.