News
Jumat, 14 April 2017 - 22:00 WIB

Ditolak Eropa, Minyak Sawit Indonesia Dilirik Iran

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Pekerja memuat tandan kelapa sawit ke dalam truk sebelum dibawa ke pabrik pengolahan di Airbatu, Asahan, Sumatra Utara, beberapa waktu lalu. Rencana pemerintah Malaysia merevisi pajak CPO mengancam industri sawit Indonesia. (JIBI/SOLOPOS/Andi Rambe)

Minyak sawit Indonesia mendapatkan permintaan besar dari Iran dalam waktu dekat.

Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama Kedutaan Besar RI (KBRI) di Teheran memfasilitasi pelaksanaan video conference antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dengan Asosiasi Kelapa Sawit Iran. Hasilnya, minyak sawit (CPO) Indonesia akan dipasok lebih besar ke Iran.

Advertisement

Iran mengharapkan ekspor minyak sawit Indonesia dapat dilakukan secara berkelanjutan mengingat kecenderungan peningkatan permintaan minyak sawit dari Indonesia bagi industri dari berbagai sektor di Iran.

Berdasarkan siaran resmi Kemenlu, Jumat (14/4/2017), untuk tujuan itu GAPKI dan mitra dari Iran sepakat melanjutkan pembahasan aspek teknis mengenai ekspor impor produk minyak sawit ke Iran tersebut dalam waktu dekat. Kegiatan yang dilaksanakan pada akhir Maret ini merupakan upaya Pemerintah RI untuk mendorong ekspor kelapa sawit Indonesia ke pasar potensial.

Saat ini Iran merupakan pasar yang memiliki potensi untuk ekspor kelapa sawit Indonesia dengan permintaan sebesar 500.000 metrik ton tiap tahun. Selain memenuhi kebutuhan domestik, minyak sawit Indonesia juga akan didistribusikan ke negara tetangga Iran, seperti Irak, Suriah, maupun negara-negara Commonwealth of Independent States.

Advertisement

Sebelumnya, Parlemen Eropa melarang pemakaian biodisel berbasis sawit dengan tudingan menciptakan masalah deforestasi, korupsi, pekerja anak, dan pelanggaran HAM. Pemerintah Indonesia menganggap larangan itu akan memicu perang dagang.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memaparkan pihaknya telah mengirimkan surat keberatan secara resmi kepada Uni Eropa sebagai respons atas larangan itu. “Apa yang disampaikan tidak ada dasarnya dan patut diduga atau ditengarai bahwa ini ada kepentingan bisnis yang lain karena minyak-minyak yang diproduksi oleh Eropa,” ucap Enggar di Jakarta, Senin (10/4/2017).

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif