SOLOPOS.COM - Foto Ahok-Djarot dan Ketua KPU DKI Jakarta. (Facebook)
DKPP menyatakan Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, melanggar kode etik penyelenggara pemilu.
Solopos.com, JAKARTA — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam sejumlah perkara yang ditujukan kepadanya. Di antaranya, Sumarno bertemu Anies Baswedan di TPS 29 dan pernah memasang foto aksi 212 sebagai gambar profile Whatsapp.
“DKPP berpendapat Teradu satu [Sumarno] terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,” ujar anggota Majelis Hakim DKPP, Nur Hidayat Sardini, saat membacakan putusan sidang di Jakarta, Jumat (7/4/2017).
DKPP tidak menjelaskan pelanggaran etik yang dilakukan Sumarno selaku Teradu. Namun berdasarkan rangkuman pengaduan, Sumarno diadukan ke DKPP oleh sejumlah pihak atas berbagai kasus dugaan pelanggaran etik.
DKPP tidak menjelaskan pelanggaran etik yang dilakukan Sumarno selaku Teradu. Namun berdasarkan rangkuman pengaduan, Sumarno diadukan ke DKPP oleh sejumlah pihak atas berbagai kasus dugaan pelanggaran etik.
Pertama, terkait pertemuannya dengan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan di TPS 29 saat dilaksanakan pemungutan suara ulang 19 Februari 2017.
Kedua, Teradu tidak menindaklanjuti 28.000 pengaduan warga masyarakat pemilik KTP yang disampaikan ke Rumah Lembang. Pada putaran pertama, para pemilik KTP tersebut tidak mendapat hak pilih seperti yang terjadi di TPS 37 Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.
Keempat, Teradu pada kurun 2-8 Desember 2016 memasang profile picture Whatsapp dengan gambar aksi 212. Tindakan tersebut dipandang merupakan indikasi keberpihakan Teradu kepada kandidat tertentu.
Kelima Teradu bersama anggota KPU DKI Dahliah Umar serta Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti menghadiri pertemuan internal pasangan calon Ahok-Djarot di Hotel Novotel Mangga Dua pada 9 Maret 2017. Kejadian itu dilaporkan dan dituding melanggar ketentuan Pasal 13 huruf f Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Pasal itu mewajibkan penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparsial dengan menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari diri dari intervensi pihak lain. DKPP menyatakan Sumarno melanggar kode etik, sedangkan teradu lain yakni anggota KPU DKI Dahliah Umar dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti tidak terbukti melanggar etik.
DKPP memberikan peringatan kepada Sumarno, sedangkan nama Dahliah serta Mimah akan direhabilitasi. DKPP memerintahkan KPU dan Bawaslu melaksanakan putusan tersebut selambatnya tujuh hari sejak putusan dibacakan.
Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie selaku pimpinan sidang menyatakan kasus tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh pihak, termasuk DKPP. Pelanggaran etik ini, menurut Jimly, harus diperbaiki karena proses tahapan menuju Pilkada Jakarta putaran kedua belum selesai. Baca juga:
KPU DKI Sebut Ahok-Djarot Salah Ruang, Netizen Membantah.
Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan dirinya tidak mengetahui dalam perkara mana dirinya dinyatakan melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Namun Sumarno menyatakan akan menjadikan peringatan itu sebagai sebuah pelajaran.
“Tadi sudah ditetapkan saya melanggar, dan saya menerima peringatan ini untuk meningkatkan kinerja ke arah lebih baik,” kata Sumarno seusai mendengarkan pembacaan putusan sidang.
Sumarno mengatakan DKPP merupakan lembaga yang mempunyai otoritas untuk menetapkan apakah penyelenggara pemilu melanggar kode etik atau tidak. “Ini pembelajaran, sense of politic memang harus ditingkatkan,” kata dia.