SOLOPOS.COM - Sejumlah PNS menjalani pemeriksaan di Aula Satya Haprabu, Mapolres Klaten, Selasa (3/1/2017). (Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/Solopos)
Bupati Klaten ditangkap KPK, delapan anggota DPRD Klaten diperiksa penyidik KPK secara bertahap.
Solopos.com, KLATEN — Delapan anggota DPRD Klaten menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan jual beli jabatan di Mapolres Klaten mulai Kamis (6/4/2017).
Para wakil rakyat itu turut diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pendalaman kasus jual beli jabatan yang menyeret Bupati Klaten nonaktif, Sri Hartini. Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, beberapa saksi yang dipanggil penyidik KPK terkait pengisian jabatan di Pemkab Klaten akhir 2016 berasal dari kalangan petugas keamanan (satpam) di Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Klaten, pegawai negeri sipil (PNS), kepala desa (kades), anggota DPRD Klaten, dan kader PDIP Klaten yang diketahui sebagai tim sukses (timses) Sri Hartini.
Ketua DPRD Klaten Agus Riyanto dan kader PDIP Klaten Sutarjo diperiksa KPK di Mapolres Klaten, Kamis. Seusai diperiksa, Agus Riyanto memilih bungkam saat ditanyai juru warta terkait materi pemeriksaan penyidik KPK. (Baca juga: 2 Hari, KPK Periksa 40 Saksi)
Beberapa anggota DPRD Klaten lainnya yang bakal dipanggil KPK, yakni Wakil Ketua DPRD Klaten Yoga Hardana, Wakil Ketua DPRD Klaten Sudibyo, anggota DPRD Klaten Sriyanto, Edi, Budi Rajarho, Sugiyanto, dan Aris Widiarto bakal memenuhi panggilan secara bertahap mulai akhir pekan ini.
“Hari ini [kemarin], baru ketua DPRD. Yang lainnya bakal diperiksa secara bertahap di hari kemudian,” kata sumber Solopos.com di internal DPRD Klaten yang enggan disebutkan namanya.
Kepala Desa (Kades) Teloyo, Soedarto, memenuhi panggilan penyidik KPK untuk menjelaskan penggunaan dana aspirasi di desanya pada 2016. Dana aspirasi yang mengalir ke desanya digunakan untuk pengecoran jalan dan proyek fisik lainnya. “Saya sudah jelaskan ke penyidik KPK bahwa penggunaan dana aspirasi di desa kami tidak ada masalah,” katanya.
Salah satu petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Klaten yang enggan disebutkan namanya mengatakan sejumlah petugas keamanan rumdin bupati juga diperiksa KPK. “Kalau saya dan teman-teman security dipanggil KPK terkait tugas kami selaku petugas keamanan. Kami tidak tahu-menahu soal dana aspirasi atau yang lainnya,” katanya.
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, saat dihubunghi nomor telepon seluluer (ponsel)-nya tidak menjawab. Sebelumnya, Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan puluhan saksi di Mapolres Klaten terkait pendalaman kasus pengisian jabatan di Pemkab Klaten dan sumber dana keuangan di Kabupaten Bersinar.