Jogja
Selasa, 4 April 2017 - 02:22 WIB

PPP DIY Tolak 2 Kubu & Siap Danai Muktamar Luar Biasa

Redaksi Solopos.com  /  Mediani Dyah Natalia  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Pimpinan Laskar PPP DIY memberikan pernyataan sikap terkait penolakan dua kubu pimpinan DPP PPP dan mendesak digelarnya muktamar luar biasa di Markas DPW PPP Jalan Tentara Rakyat Mataram, Bumijo, Jetis, Kota Jogja, Senin (3/4/2017). (Sunartono/JIBI/Harian Jogja)

PPP DIY menyatakan sikap atas dualisme kepemimpinan dalam partai tersebut

Harianjogja.com, JOGJA — Konflik dualisme kepemimpinan di tubuh partai berlambang kakbah membuat kader di daerah semakin gerah. Sebanyak 200 Laskar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DIY menyerukan penolakan terhadap kepemimpinan DPP PPP, baik kubu Djan Faridz maupun Romahurmuzi. Mereka mendesak adanya muktamar luar biasa untuk memilih pemimpin baru. Bahkan menyatakan kesiapannya membiayai seluruh akomodasi pelaksanaan muktamar.

Advertisement

Baca Juga : PPP DIY Gelar Muswil, Dualisme Kepengurusan Jadi Pembahasan

Penasehat Laskar PPP DIY Muhammad Yazid menjelaskan, 200 pimpinan laskar PPP se-DIY sudah sepakat untuk menolak kedua kubu. Alasannya karena keduanya telah merusak jalinan persaudaraan di PPP. Kesepakatan itu datang dari laskar di akar rumput yang telah melakukan pertemuan pada Minggu (2/4). Yazid menyebut langkah ini sebagai gerakan revolusi PPP.

“Kami resah, gundah gulana dengan perkembangan terakhir dua kubu partai yang tidak menuju pada satu titik tujuan bersama. Karena itu kami menganggap imam [pimpinan] kedua kubu sudah batal, tidak sah dan harus diganti,” terangnya dalam konferensi pers di Markas DPW PPP Jalan Tentara Rakyat Mataram, Jetis, Kota Jogja, Senin (3/4/2017).

Advertisement

Pria yang juga Anggota Komisi D DPRD DIY ini menegaskan, pimpinan kedua kubu itu harus segera dilengserkan dan dilakukan muktamar luar biasa. Bahkan seluruh laskar PPP DIY siap menanggung seluruh akomodasi pelaksanaan muktamar tersebut dengan cara bantingan untuk mendapatkan dana. Mengingat, kemelut dua kubu itu, DPW PPP DIY menjadi tidak diakui pemerintah yang berdampak pada tidak bantuan anggaran. Kondisi keuangan mereka pun defisit selama dua tahun terakhir.

“Kalau pelu kita akan sowan ke Mbah Maimun [KH. Maimun Zubair Pimpinan Ponpes Al-Anwar, Rembang, Ketua Dewan Syuro PPP], untuk menindaklanjuti ini. Kami akan memviralkan gerakan dan Jogja sebagai motor penggerak muktamar luar biasa,” tegasnya.

Advertisement
Advertisement
Kata Kunci : Konflik Politik Ppp Diy
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif