SOLOPOS.COM - Bupati Bantul, Suharsono menyampaikan tawaran kepada 26 sekretaris desa (sekdes) yang baru terpilih untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejumlah sekdes dan kepala desa mengahadiri undangan bupati di Kantornya, pada Kamis (5/1/2017), untuk membahas tawaran itu. (Irwan A. Syambudi/JIBI/Harian Jogja)
Kinerja PNS Bantul pada hari “kecepit” tidak dipantau
Harianjogja.com, BANTUL--Dugaan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mangkir dari pekerjaannya sehari jelang libur Hari Raya Nyepi, Senin (27/3/2017) lalu tak membuat pihak Inspektorat Daerah Bantul melakukan inspeksi.
Padahal, saat Harian Jogja melakukan pantauan langsung di beberapa kantor dinas yang berada di kompleks perkantoran Manding, sejumlah pegawai di sana justru banyak yang meninggalkan kantor sebelum waktunya. Menurutnya, kejadian serupa juga tidak menutup kemungkinan terjadi di kantor dinas yang lain.
“Memang banyak, Mas. Katanya izin mau ke pengajian di kediaman Pak Suharsono [Bupati Bantul]. Lagipula ini listrik sedang padam, jadi tidak bisa absen finger print,” kata seorang petugas keamanan salah satu kantor dinas yang tak bersedia disebutkan, Senin (27/3/2017).
Terpisah, Sekretaris Inspektorat Daerah Bantul Sutanto membenarkan bahwa pihaknya tak melakukan inspeksi di hari itu. Berdalih adanya kegiatan di kediaman Bupati, pihaknya pun merasa rikuh jika harus melakukan inspeksi.
“Nanti dikira kami mencari-cari kesalahan saja. Itulah, selama ketidakhadiran ASN di kantor itu atas perintah kepala dinas, saya rasa tak masalah,” katanya.
Meski begitu, ia yakin ASN tak akan berani untuk bertindak nakal terkait dengan absensi tersebut. Ia menegaskan, peraturan yang berlaku saat ini terbilang cukup ketat. “Apalagi, absensi itu sangat berpengaruh pada tunjangan untuk mereka sendiri,” tambah Sutanto.
Terkait hal itu, Koordinator Forum Pemantau Independen (FORPI) Bantul Irwan Suryono menyayangkan tidak adanya inspeksi secara khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Padahal, hal itu menurutnya perlu dilakukan sebagai upaya kontrol terhadap kinerja para ASN.
Sedangkan saat disinggung soal kegiatan pengajian di kediaman Bupati Bantul yang dijadikan dalih para ASN untuk meninggalkan kantor sebelum waktunya, Irwan menilai hal itu harus diteliti lebih jauh. Salah satunya melalui daftar hadir yang ada di pihak panitia penyelenggara kegiatan tersebut.
“Selama kepergian ASN itu dari kantor atas dasar perintah tugas resmi sih tak masalah. Persoalannya, apa iya, semuanya seperti itu,” tegas Irwan.
Oleh karena itulah, dalam waktu dekat pihaknya akan berkomunikasi dengan Inpektorat Daerah terkait rencana pengkajian itu. Jika memang pihak inspektorat daerah tetap bergeming, pihaknya tetap bisa melakukan pengkajian sendiri. “Ketika ada laporan dari masyarakat, FORPI bisa bergerak sendiri, kok,” ucapnya.