SOLOPOS.COM - Ilustrasi mahalnya biaya politik. (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro)
Pantauan penggunaan anggaran dilakukan di dua desa di Kecamatan Wonosari, yakni Desa Karangrejek dan Baleharjo.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai menggunakan Dana Alokasi Umum dan Dana Desa di Gunungkidul. Untuk dana desa, pantauan penggunaan anggaran dilakukan di dua desa di Kecamatan Wonosari, yakni Desa Karangrejek dan Baleharjo.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul Putro Sapto Wahyono mengatakan, pantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh DAU dan dana desa dilakukan oleh Bandan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Monitoring ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat. “Selain kegiatan yang dilakukan milik pemkab, proses pemantauan juga dilakukan di Desa Baleharjo dan Karangrejek,” kata Putro kepada Harian Jogja, Rabu (29/3/2017).
Menurut dia, monitoring dan evaluasi yang dilakukan merupakan hal yang baru. Sebab di tahun-tahun sebelumnya belum ada kegiatan tersebut. Dari sisi tujuan, Putro belum bisa memastikan apakah pantauan yang dilakukan ini akan memiliki dampak terhadap besaran alokasi yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat.
“Kita belum tahu, tapi yang jelas kedatangan mereka [Badan Kebijakan Fiskal] untuk melihat bagaimana penggunaan DAU dan dana desa yang ada di Gunungkidul,” ujar mantan Kepala Bidang Perencanaan ini.
Menurut dia, kegiatan pemantauan terhadap penggunaan DAU dan dana desa dilakukan hingga Jumat (31/3) besok. Untuk wilayah pemantauan, tidak hanya dilakukan di Gunungkidul. Sebab badan kebijakan fiscal juga melakukan hal yang sama di Pemerintah Kabupaten Sleman.
“Besok [hari ini] tim dari kemenkeu kemungkinan akan melakukan monev di Sleman. Untuk di Gunungkidul, mereka telah melakukan hari ini [kemarin], baik itu untuk penggunaan DAU di pemkab atau kunjungan ke desa guna melihat penggunaan dana desa,” papar Putro.