SOLOPOS.COM - Pegunungan Kendeng Utara yang hancur akibat eksplorasi karst oleh pabrik semen. (caves.or.id)
Pabrik Semen Indonesia di Rembang yang bakal mengeksplorasi gamping Pegunungan Kendeng di eks Keresidenan Pati, Jateng dikebut kajian lingkungan hidupnya.
Semarangpos.com, JAKARTA — Ambisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoperasikan pabrik semen di Rembang yang bakal mengeksplorasi gamping Pegunungan Kendeng di eks Keresidenan Pati, Jawa Tengah (Jateng) tak pupus setelah gugurnya petani pejuang kelestarian lingkungan hidup, Ny. Patmi. Sebaliknya, kini tampak ada percepatan upaya penyiasan atas keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan izin lingkungan sebelumnya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (23/3/2017), mengaku tengah mengebut proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Cadangan Air Tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng, eks Keresidenan Pati, Jateng. Dalam empat hari, KLHS CAD Watuputih itu ditargetkannya telah siap mendukung operasional pabrik milik PT Semen Indonesia di Rembang.
“Sekarang KLHS yang dibikin ahli-ahli disupervisi KLHK dan Kantor Staf Presiden (KSP) sedang bekerja. Para ahli sedang menyusun, mereka rapat sejak Senin [20/3/2017] dan akan diteruskan empat hari sejak sekarang,” papar Siti Nurbaya blak-blakan.
Dalam diskusi sejak Senin lalu (20/3/2017) lalu, menurut Siti, para ahli menemukan beberapa indikasi adanya CAT. Dengan ditambah informasi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan data PT Semen Indonesia diharapkan KLHS bisa segera diselesaikan. “Tapi data PT Semen Indonesia tidak bisa didapat, ya sudah kita pakai data yang ada. Karenanya bantuan Pak Jonan [Menteri ESDM] untuk menambahkan informasi, sehingga para ahli bisa menyelesaikan kajian KLHS bulan Maret ini,” ujar Siti.
Sedangkan KLHS untuk seluruh jajaran pegunungan Kendeng, menurut dia, diperkirakan akan selesai di bulan April 2017. Secara teori, menurut dia jawaban dari pertemuan antara ekonomi dan lingkungan biasanya adalah teknologi. Penggunaan teknologi untuk mengatasi suatu dampak sering disebut mitigasi.
“Jadi kita kurangi hingga sedikit mungkin dampak-dampaknya. Itu gunanya perlu ada AMDAL, dan di atas AMDAL sebelum proyek jadi harus ada KLHS, itu tingkatannya,” ujar Siti. Karenanya, ia mengatakan pertemuan antara ekonomi dan lingkungan seharusnya jangan jadi persoalan, pasti ada trade off. Peran teknologi, katanya, ada di sana.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya