SOLOPOS.COM - Ilustrasi (istimewa)
Anggaran desa Boyolali, alokasi dana desa di Boyolali dicairkan per bulan.
Solopos.com, BOYOLALI — Alokasi dana desa (ADD) mulai tahun ini dicairkan per bulan. Meski dinilai bakal merepotkan terkait pertanggungjawabannya, sejumlah kepala desa (kades) mengaku siap menjalankannya.
Mereka yakni kebijakan itu demi kebaikan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Kepala Desa Manggung, Ngemplak, Marsono, mengatakan kebijakan tersebut diakuinya memang sedikit membuat repot perangkat desa pada awalnya.
Meski demikian, ia optimistis tujuan kebijakan tersebut semata untuk kebaikan desa. Bukan sebaliknya akan menambah pekerjaan baru. “Memang sekilas akan membuat repot, karena duit akan cair sedikit-sedikit setiap bulan. Namun, jika itu untuk kebaikan desa, ya saya ikuti saja kebijakan tersebut,” ujarnya kepada Solopos.com, Minggu (26/3/2017).
Meski demikian, ia optimistis tujuan kebijakan tersebut semata untuk kebaikan desa. Bukan sebaliknya akan menambah pekerjaan baru. “Memang sekilas akan membuat repot, karena duit akan cair sedikit-sedikit setiap bulan. Namun, jika itu untuk kebaikan desa, ya saya ikuti saja kebijakan tersebut,” ujarnya kepada Solopos.com, Minggu (26/3/2017).
Menurut Marsono, semangat positif di balik kebijakan itu yakni untuk mengontrol keuangan desa yang berkisar Rp300 juta-Rp400 juta/desa. Dengan pencairan setiap bulan, lanjut dia, keuangan desa akan tetap terkontrol dan bisa menekan terjadinya penyelewangan.
“Dengan pencairan ADD setiap bulan beserta SPj-nya, peluang terjadinya penyimpangan uang akan kecil atau sulit terjadi. Baik penyimpangan karena lalai atau unsur kesengajaan lainnya,” jelasnya.
Terpisah, Kades Potronayan, Sugeng, menilai kebijakan pencairan ADD setiap bulan akan sangat membantu desa dalam tertib administrasi. Menurutnya, terobosan tersebut akan menjadi percontohan di daerah lain sebab bisa menekan peluang kades masuk bui karena masalah administrasi.
“Kami dengan sejumlah kades sudah membahas kebijakan ini. Kami menyambut senang,” ujar pria yang juga Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) wilayah Boyolali ini.
Lebih jauh, dia menjelaskan ADD yang cair setiap bulan akan diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap (siltap) bagi para perangkat desa, tenaga honorer, serta pelaksana kegiatan. Menurutnya, kebijakan ini lahir karena ADD harus dipakai untuk pembayaran siltap perangkat desa serta honor lainnya setiap bulan.
“Jadi, sudah semestinya ADD dicairkan setiap bulan,” terangnya.
Desa Potronayan dipastikan sudah memberlakukan pembayaran honor siltap dan lain-lainnya mulai April 2017. Lantaran Januari-Maret belum cair, pembayaran siltap akan dirapel. “Khusus April, perangkat desa akan menerima rapelan. Bulan berikutnya, akan menerima rutin setiap bulan,” jelasnya.