SOLOPOS.COM - Bupati Bantul Suharsono saat menyematkan lencana di masing-masing kepala desa terpilih saat acara pelantikan Lurah Desa di Pendopo Parasamnya, Kompleks Kantor Bupati Bantul, Sabtu (5/11/2016) pagi. (Arief Junianto/JIBI/Harian Jogja)
Paguyuban Lurah dan Pamong Desa se-Kabupaten Bantul, Tunggul Jati gagal memilih sosok ketua baru.
Harianjogja.com, BANTUL--Gelar Musyawarah Daerah (Musda), Paguyuban Lurah dan Pamong Desa se-Kabupaten Bantul, Tunggul Jati gagal memilih sosok ketua baru.
Adanya organisasi lain serupa Tunggul Jati di Bantul membuat Bupati Bantul Suharsono merekomendasikan tidak dipilihnya ketua baru sebelum adanya peleburan dua organisasi tersebut.
Hal itu diakui sendiri oleh Ketua Panitia Musda Tunggul Jati Ani Widayani. Saat ditemui di sela acara yang digelar di Gedung Parasamya, Kompleks Pemkab Bantul, Sabtu (25/3/2017), Kepala Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro itu menegaskan tak adanya pemilihan ketua baru dalam Musda kali ini.
“Saat ini organisasi lurah dan perangkat desa ada dua yaitu Apdesi dan Tunggul Jati. Bupati ingin hanya ada satu organisasi saja. Bisa dengan nama Apdesi Tunggul Jati atau nama lainnya,” katanya.
Konsekuensinya, kepengurusan yang sebelumnya juga berada di bawah kendali dirinya itu harus kembali diperpanjang. Sementara Musda yang seyogyanya beragendakan pemilihan ketua itu hanya digelar dengan format diskusi saja.
Ia menjelaskan, lantaran kembali pada kepengurusan sebelumnya, program akan ia fokuskan pada upaya agar Dana Keistimewaan (Danais) bisa masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ia menilai, selama ini banyak Danais tidak tepat sasaran, lantaran diturunkan langsung ke kelompok-kelompok seni yang fiktif.
Sementara saat ditanya mengenai rencana peleburan APDESI dan Tunggul Jati, Ani mengaku belum tahu pasti. Dirinya hanya mengaku siap berkomunikasi dengan pihak APDESI terkait rencana peleburan itu.
“Prinsip, kami siap [melebur jadi satu dengan APDESI]. Tapi saya siap berkomunikasi dengan pengurus Apdesi Bantul agar secepatnya hanya ada satu organisasi lurah dan perangkat desa di Bantul. Toh di kabupaten lain juga hanya ada satu organisasi luraj dan perangkat desa,” terangnya.
Bupati Bantul, Suharsono berharap bahwa tidak ada lagi perpecahan para perangkat desa maupun lurah di Bantul karena tugasnya untuk melayani rakyat dan mensejahterakan rakyat. “Jangan hanya karena masalah politik para lurah dan perangkat desa ada perpecahan karena yang dirugikan masyarakat,” ucapnya.
Lebih jauh Suharsono juga berpesan karena dana desa saat nominalnya cukup besar jangan sampai perangkat desa masuk penjara gara-gara korupsi. “Saya berharap komitmen ketika dilantik menjadi lurah atau perangkat desa lainnya tidak korupsi maka sampai akhir habatan tidak korupsi,” terangnya.