SOLOPOS.COM - Pengungsi Rohingya di Lhokseumawe, Aceh. (JIBI/Solopos/Antara/Irwansyah Putra)
Pemerintah Myanmar menolak penyelidikan PBB terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya.
Solopos.com, YANGON — Pemerintah Myanmar, Sabtu (25/3/2017), menolak keputusan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki tuduhan bahwa aparat negara itu telah melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan terhadap etnis Rohingya. Myanmar berdalih penyelidikan itu hanya akan mengobarkan konflik.
Badan PBB yang berbasis di Jenewa itu pada Jumat (24/3/2017) lalu sepakat untuk segera meluncurkan misi pencarian fakta ke Myanmar. Fokus misi itu adalah dugaan bahwa polisi dan tentara telah melakukan tindakan kerasan terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine.
Hal ini terkait operasi militer Myanmar yang dilakukan pada Oktober 2016 lalu setelah serangan militan yang menewaskan sembilan polisi. Operasi militer itu memaksa puluhan ribu warga etnis Rohingya mengungsi ke perbatasan ke Bangladesh.
Para penyelidik PBB mendengar kisah-kisah mengerikan dari para pengungsi, mulai dari petugas keamanan yang menikam para bayi hingga tewas, membakar orang hidup-hidup, dan melakukan pemerkosaan bergerombol. Dugaan pelanggaran HAM itu menjadi tekanan besar bagi pemerintahan sipil pertama pimpinan Aung San Suu Kyi.
Ironisnya, Suu Kyi adalah peraih Nobel yang mendapat penghargaan global karena dinilai telah puluhan tahun memperjuangkan demokrasi di bekas junta militer itu. Sikap pemerintahan Suu Kyi–yang tidak memiliki kontrol terhadap militer–tetapi dengan tegas menolak seruan untuk penyelidikan internasional di Rakhine itu mengecewakan lembaga-lembaga HAM internasional.
Kementerian Luar Negeri Myanmar juga mencabut semacam komitmen untuk menghalangi penyelidikan PBB. Mereka bahkan menyatakan sudah memisahkan diri dari resolusi itu secara keseluruhan. “Pembentukan misi pencari fakta internasional akan lebih mengobarkan konflik, ketimbang menyelesaikan masalahnya pada saat ini,” tambah kementerian.
Pemerintah Myanmar mengaku melaksanakan penyelidikan domestik mengenai kemungkinan kejahatan di Rakhine. Namun kelompok-kelompok HAM dan PBB menilai tim penyelidikan yang dipimpin oleh bekas jenderal yang kini menjadi Wakil Presiden, Myint Swe, tidak bergigi dan tidak memadai.
Penumpasan yang baru-baru ini terjadi hanyalah bagian dari konflik terkini dalam tumpukan penderitaan warga Rohingya yang tidak bernegara. Kewarganegaraan mereka ditolak dan menghadapi diskriminasi brutal di negara itu. Lebih dari 120.000 warga Rohingya hidup merada di kamp-kamp pengungsian sejak serangan kekerasan mencabik negara bagian Rakhine pada 2012 lalu.