SOLOPOS.COM - Kondisi di bagian depan Kori Kamandungan Kompleks Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kamis (23/3/2017), menjelang batas akhir pengosongan Keraton oleh Eddy Wirabhumi Cs. (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/Solopos)
Konflik Keraton Solo mereda.
Solopos.com, SOLO — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Jenderal (Purn) Subagyo HS mengimbau Satgas Panca Narendra atau dikenal Tim Lima berdialog dengan Keraton untuk memperlancar terselenggaranya Tingalan Dalem Jumenengan yang digelar 22 April mendatang.
Dialog tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Segala kendala fisik maupun nonfisik yang menghambat digelarnya Tingalan Dalem Jumenengan dibicarakan bersama-sama secara persuasif kekeluargaan.
“Tanggal 29 [Maret] nanti Kanjeng Pangeran Eddy Wirabhumi diajak dengan Tim Lima atau yang mendapat mandat Sinuhun [Paku Buwono XIII] berembug. Saya enggak, wali [Wali Kota Solo FX. Hadi Rudyatmo] enggak. Ini urusan keluarga. Kami tidak perlu campur tangan. Wali kota ini dalam rangka penyelenggaraan negara. Kalau urusan keluarga silahkan keluarga. Saya memfasilitasi supaya mereka bisa berembug dengan baik. Pemkot hanya memfasilitasi,” kata Subagyo, saat ditemui wartawan seusai rapat koordinasi bersama Tim Lima di Rumah Dinas Loji Gandrung, Solo, Sabtu (25/3/2017).
Subagyo mengklarifikasi perihal isu pengosongan keraton beberapa waktu lalu. Menurutnya, tidak ada upaya pengosongan. Yang ada adalah penataan.
“Permasalahan ditata itu contohnya ada tembok yang tak perlu dibongkar ya jangan dibongkar. Seperti akses menuju Sasana Sewaka bagaimana, nanti tamu duduk dimana, putra-putra raja dimana, tari bedaya ketawang dimana. Diharapkan berjalan dengan baik tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dialog ini pun tidak hanya sampai pada Jumenengan tapi berkesinambungan,” terang Subagyo.
Subagyo menuturkan sebagai orang yang membidangi pertahanan dan keamanaan menghendaki tidak ada konflik. “Kalau ada konflik merugikan pihak satu dengan yang lain. Maka perlu ditata. Kalau ditata jelas siapa berbuat apa. Siapa bertanggung jawab apa. Ditata. Penataan,” tutur dia.
Saat dimintai konfirmasi, Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Solo, Eddy Wirabhumi, mengatakan belum menentukan sikap soal undangan rembugan dari Satgas Panca Narendra.
“Kami tunggu saja suratnya seperti apa. Saya juga enggak bisa mengambil sikap atas keraton dengan diri saya sendiri. Saya bukan penentu. Setahu saya, di keraton apa-apa dirembug bareng diputuskan bareng karena ada kolektif kolegial di sana. Ada lembaga adat ada lembaga dewan adat. Kami lihat dulu suratnya seperti apa,” kata Eddy.