SOLOPOS.COM - Puluhan rumah di pinggir Kali Pepe, wilayah Kelurahan Gandekan, Jebres, Solo, yang terdampak proyek penanganan banjir Solo, Rabu (28/9/2016). (Irawan Sapto Adhi/JIBI/Solopos)
Penataan Kota Solo, seratusan warga Gandekan yang rumahnya bakal dibongkar menuntut ganti rugi.
Solopos.com, SOLO — Sejumlah warga Kelurahan Gandekan, Jebres, Solo, yang menempati rumah di tepi Kali Pepe pasrah dengan rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Solo membongkar tempat tinggal mereka karena terdampak proyek Penanganan Banjir Kota Solo paket 1 (Kali Pepe Hilir).
Seorang warga RT 004/RW 003 Gandekan, Sumarno, 40, mengaku tidak keberatan rumahnya yang berdiri di sempadan Kali Pepe dibongkar Pemkot. Dia menyadari keluarganya selama ini tinggal di tanah milik negara. (Baca juga: Kena Proyek Penanganan Banjir, 125 Rumah di Gandekan Dibongkar)
Sumarno hanya berharap Pemkot bisa memberikan bantuan kepada warga yang terdampak proyek Penanganan Banjir Kota Solo tersebut. Dia ingin mendapat rumah pengganti jika tempat tinggalnya di tepi Kali Pepe dibongkar.
Sumarno hanya berharap Pemkot bisa memberikan bantuan kepada warga yang terdampak proyek Penanganan Banjir Kota Solo tersebut. Dia ingin mendapat rumah pengganti jika tempat tinggalnya di tepi Kali Pepe dibongkar.
“Saya enggak masalah kalau harus direlokasi. Rumah kami menempati tanah negara. Namun, kami berharap banyak agar warga bisa memperoleh bantuan atau kompensasi dari pemerintah setelah rumah dibongkar. Saya berharap mendapat ganti tempat tinggal. Mau ditempatkan di mana saja, saya enggak masalah,” kata Sumarno saat ditemui Solopos.com di rumahnya, Kamis (23/3/2017).
Sumarno menyebut warga di tepi Kali Pepe belum mendapat kepastian dari Pemkot soal pembongkaran rumah di Gandekan yang terdampak proyek Penanganan Banjir Kota Solo. Dia meminta Pemkot segera menggelar sosialisasi mengenai dampak pelaksanaan proyek itu dengan mengundang warga. Sumarno menyampaikan banyak warga yang cemas dengan rencana Pemkot membongkar rumah di sempadan sungai.
Sumarno keberatan jika Pemkot memberikan kompensasi berupa uang untuk membeli rumah secara mandiri. Dia khawatir warga harus tombok untuk membeli tempat tinggal di tempat lain.
Sumarno menyebut kondisi ekonomi warga di tepi Kali Pepe itu menengah ke bawah. Warga tidak punya cukup modal untuk membeli rumah di tempat lain.
“Lebih aman jika warga dapat ganti berupa tempat tinggal. Jangan uang karena bisa repot. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian pilihan ganti rugi dari Pemkot. Kami berharap segera ada sosialisasi. Kalau ada undangan rapat, warga pasti datang. Kami ingin ada kejelasan. Belum lama ini ada rapat reses anggota DPRD juga belum ada kejelasan soal relokasi,” terang Sumarno.
Seorang warga RT 004/RW 003 Gandekan, Tukijo, 73, berharap tidak digusur dari tempat tinggalnya di tepi Kali Pepe karena proyek Penanganan Banjir Kota Solo. Dia mengaku telah beberapa kali hadir dalam sosialisasi proyek penanganan banjir, namun belum mendapat kepastian soal relokasi warga.
Dia meminta pemerintah intens mengajak komunikasi warga yang terdampak proyek. “Yang jelas kami minta pemerintah terbuka dengan warga. Kami berharap warga di pinggir Kali Pepe jangan asal digusur. Kalaupun warga harus pindah, seharusnya ada informasi yang jelas dari pemerintah sejak jauh-jauh hari. Warga harus diberi kepastian soal kompensasi jika harus direlokasi. Pemerintah jangan bikin kaget jika mengeluarkan kebijakan,” ujar Tukijo.