SOLOPOS.COM - Pertanian Gunungkidul (JIBI/Harian Jogja/David Kurniawan)
Produksi padi Gunungkidul diharapkan tidak masuk ke tengkulak
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah terus berupaya untuk memutus rantai tengkulak dan mafia gabah yang selama ini merugikan petani. Melalui Badan Urusan Logsitik (Bulog), pemerintah membeli gabah dari petani dengan harga yang cukup tinggi.
Kepala Gudang Bulog Logandeng, Gunungkidul, Dani Purnama mengatakan pembelian gabah petani merupakan langkah yang saat ini sedang diambil pemerintah untuk mensejahterakan petani. “Ini bagain dari upaya untuk memutus rantai tengkulak yang sering membeli harga gabah petani dengan harga semaunya,” kata dia, Selasa (21/3/2017).
Untuk itu pihaknya akan membeli gabah dari sejumlah petani yang sudah panen. Bekerjasama dengan Babinsa TNI AD, pihaknya telah melakukan survei ke sejumlah daerah yang memiliki produksi gabah melimpah.
Setelah disurvei, pihaknya akan turun ke lapangan membeli hasil pertanian warga. Sejauh ini pembelian telah dilakukan di beberapa wilayah, yakni Kecamatan Semanu dan Kecamatan Playen.
Sementara itu di wilayah lain seperti di Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Nglipar, sejumlah tumpukan karung baru ditampung di rumah kepala dusun setempat. Setelah itu kata dia baru akan dibeli dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
“Untuk harga beli dari Bulog, yang jelas lebih mahal dibanding harga tengkulak. Jika tengkulak hanya pada kisaran Rp3.800 per kilogram, pemerintah berani membeli dengan harga hingga Rp4.500 per kilogram,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua Gapoktan Katongan, Kecamatan Nglipar, Sugeng Apriyanto mengaku telah melakukan kerjasama denga Bulog belum lama ini. Dia menyebut harga yang ditetapkan oleh Bulog cukup menguntungkan bagi petani jika dibandingkan dijual kepada tengkulak.
Pasalnya kata dia tengkulak biasanya hanya berani membeli gabah sekitar Rp3.000. “Jika sebelumnya petani menjual dengan tengkulak dengan harga sekitar Rp3000, sekarang Bulog membeli di atasnya,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengakui, keberadaan tengkulak memang menjadi persoalan tersendiri dalam sektor pertanian. Oleh sebab itu, pemkab tengah mengupayakan pembentukan koperasi petani di setiap desa.
“Jika tidak ada koperasi maka harga bisa dirusak oleh tengkulak. Selain koperasi, kami juga ada program resi gudang dan diharapkan tahun depan bisa terealisasi,” kata Imawan.