Gedung SMK Kesehatan Rahani Husada berdiri di Jogonalan, Klaten, Senin (13/3/2017). (Ponco Suseno/JIBI/Solopos Gedung SMK Kesehatan Rahani Husada berdiri di Jogonalan, Klaten, Senin (13/3/2017). (Ponco Suseno/JIBI/Solopos
Selasa, 21 Maret 2017 06:10 WIB Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/Solopos Klaten Share :

PENDIDIKAN KLATEN
4 Murid SMK KRH Pindah Sekolah, Proses Tetap Hukum Berlanjut

Pendidikan Klaten, empat murid SMK KRH yang diduga jadi korban ekploitasi akhirnya bisa pindah sekolah.

Solopos.com, KLATEN — Empat siswa SMK Kesehatan Rahani Husada (KRH) Klaten yang diduga menjadi korban eksploitasi murid akhirnya bisa pindah sekolah. Pengelola sekolah sudah mengeluarkan surat pindah untuk keempat murid tersebut sesuai permintaan mereka.

Keempat anak masing-masing berinisial SLI, ARS, SSI, dan HSR bersama orang tua mereka mendatangi Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI), Senin (20/3/2017). Petugas PLKSAI menggali keterangan dari keempat murid itu serta orang tua mereka.

Koordinator Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Nasional Indonesia Klaten, Slamet Komarudin, mengatakan surat pindah sudah diserahkan pekan lalu. Selain surat pindah, ijazah SMP yang sempat ditahan pengelola sekolah sudah diserahkan.

“Untuk dua ijazah pekan lalu sudah diambil. Hari ini [Senin] ijazah dua murid lainnya sudah diserahkan,” ungkapnya saat ditemui wartawan di PLKSAI, Senin.

Keempat murid itu rencananya melanjutkan pendidikan ke SMK Muhammadiyah 3 Klaten dengan jurusan yang sama yakni keperawatan. Meski ijazah SMP asli keempat anak itu sudah diambil, proses hukum terkait dugaan eksploitasi murid di sekolah itu tetap berjalan.

“Proses hukum tetap berjalan. Ini kan sudah terjadi dan memenuhi unsur eksploitasi anak. Kami segera ke Polres meminta SP2HP [surat perkembangan hasil penyidikan]. Akan kami kawal terus,” katanya.

Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial, Muslim Hidayat, mengatakan dari hasil wawancara orang tua siswa ada perbedaan keterangan dari sekolah terkait tujuan awal serta kenyataan. “Misalnya disampaikan anak dididik di sana setelah selesai disalurkan ke dunia kerja nanti pembiayaan selama sekolah dipotong gaji kalau sudah bekerja. Namun, baru kelas XI langsung dipindahkan ke asrama dan mengikuti pelatihan selama tiga bulan untuk magang. Tetapi, dalam magang itu ada target mendapatkan 80 pasien per bulan,” urai dia.

Magang yang dijalankan para murid itu juga dinilai melenceng dari jurusan keperawatan. Hal itu lantaran saat tiga bulan pembekalan murid yang tinggal di mes diberi keterampilan bekam serta pijat.

“Selama tinggal di mes para korban hanya menerima materi tiga bulan sementara sisanya mencari pasien tanpa ada pelajaran lagi. Kalau keinginan orang tua sebenarnya simpel. Mereka menjalani kegiatan belajar mengajar seperti sekolah lain tidak jadi masalah,” ungkapnya.

Pekerja sosial lainnya, Nur Sakuri, mengatakan keempat murid itu trauma. “Trauma terjadi karena ada ketidaksesuaian apa yang menjadi harapan mereka saat awal masuk sekolah. Kami akan terus lakukan konseling terhadap keempat anak itu,” ungkapnya.

Selain konseling, hal utama yang dilakukan kepada empat anak itu yakni agar mereka tetap bisa mendapatkan hak pendidikan. Pekerja sosial bakal mendampingi keempat anak dan orang tua mereka mengurus kepindahan sekolah.

Sementara itu, Kepala SMK KRH Klaten, M. Irfan, membenarkan surat pindah serta ijazah SMP asli keempat murid sudah diserahkan pekan lalu. Ia memastikan orang tua keempat murid tak mengeluarkan biaya sepeser pun terkait surat pindah serta pengambilan ijazah SMP tersebut.

“Pada Jumat [17/3/2017] kami sudah mengeluarkan untuk surat pindah dan hari ini [Senin] sudah mengurus perpindahan ke sekolah baru. Iya, termasuk ijazahnya sudah kami berikan. Tuntutan mereka [pindah sekolah] sudah kami penuhi,” kata dia.

Ditanya soal dugaan eksploitasi murid yang sudah diadukan ke Polres, Irfan tidak berkomentar banyak. “Kalau itu kami juga belum cek aduannya seperti apa. Kalau kami sejauh mana masalah akademik anak itu supaya tetap bisa sekolah,” ungkapnya.

 

lowongan pekerjaan
PT.ARUTAMA BUMI STILINDO, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…