SOLOPOS.COM - KP Edy Wirabhumi (JIBI/Solopos/Dok)
Konflik Keraton Solo, K.P. Eddy Wirabumi mempertanyakan keabsahan surat Tim Lima terkait pengusiran 17 pengageng.
Solopos.com, SOLO — Ketua Eksekutif Lembaga Keraton Solo, K.P. Eddy Wirabhumi, mempertanyakan keabsahan surat dari Satgas Panca Narendra atau Tim Lima bentukan Paku Buwono (PB) XIII yang meminta 17 pangageng Keraton termasuk dirinya mengosongkan Keraton paling lambat Kamis (23/3/2017).
Ia menilai surat tersebut merupakan produk Satgas Panca Narendra. Padahal, saat ini ada proses hukum untuk menguji sah tidaknya pembentukan tim tersebut.
“Kalau mereka mau melakukan upaya hukum jika proses pengosongan Keraton tidak dipenuhi, sekarang kan lagi ada proses hukum untuk menguji apakah ini [Tim Lima] sah atau tidak. Menurut saya ini terburu-buru. Sebaiknya hormati dulu proses yang ada,” tutur dia saat ditemui Solopos.com di kantornya, Selasa (21/3/2017).
Sebagaimana diinformasikan, putri Raja Keraton Solo Paku Buwono (PB) XIII, G.K.R. Timoer Rumbai Dewayani Kusuma, serta cucu PB XII B.R.M. Aditya Soerya Harbanu, menggugat PB XIII ke Pengadilan Negeri (PN) Solo, Rabu (15/3/2017). Gugatan tersebut terkait pembentukan Tim Lima oleh PB XIII yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Di sisi lain, Eddy mempertanyakan tujuan pengusiran tersebut yang melibatkan beberapa janda Keraton. Menurut Eddy, pengusiran janda itu tidak sesuai angger-angger (peraturan). “Janda itu dipelihara Keraton boleh tinggal di Keraton sampai kapan pun, sampai meninggal. Kalau kemudian di sini disuruh pergi, itu artinya mereka menegakkan angger-angger apa enggak?” kata Eddy.
Eddy menjelaskan hingga saat ini belum ada satu pertemuan pun antara Satgas Panca Narendra dan Dewan Adat. “Ini kan [surat] disampaikan kepada personal bukan kelembagaan. Akan dijawab secara personal jika ada yang mau jawab,” ujar dia.
Ketua Satgas Panca Narendra atau Tim Lima, K.G.P.H. Benowo, tidak merespons panggilan telepon Solopos.com. Pesan singkat juga tak dibalas.