SOLOPOS.COM - Foto ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Reuters)
Pembangunan Solo, RSUD Semanggi belum bisa dikerjakan.
Solopos.com, SOLO — Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Semanggi belum bisa jalan tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu antara DPRD Kota Solo dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo terkait alokasi anggaran pada APBD.
Adendum harus diperbarui mengingat pada perjanjian pertama lalu proyek ini tertulis dengan nominal Rp100 miliar, tapi, sekarang kebutuhan anggaran mencapai Rp200 miliar dan bersifat tahun jamak (multiyears).
Pemkot pun membuat hitung-hitungan baru, yakni kebutuhan sebanyak itu diasumsikan akan dikaver pada APBD kota selama tiga tahun. Rinciannya adalah pada 2017 dikucurkan Rp25 miliar, pada 2018 dianggarkan Rp100 miliar, dan pada 2019 sebesar Rp75 miliar.
Pemkot pun membuat hitung-hitungan baru, yakni kebutuhan sebanyak itu diasumsikan akan dikaver pada APBD kota selama tiga tahun. Rinciannya adalah pada 2017 dikucurkan Rp25 miliar, pada 2018 dianggarkan Rp100 miliar, dan pada 2019 sebesar Rp75 miliar.
“Hasil rapat Komisi IV dengan Dinas Kesehatan Kota [DKK] kita sampaikan ke Pimpinan DPRD untuk nanti ditindaklanjuti bersama Badan Anggaran [Banggar]. Kami minta ini dikaji lagi dengan teliti supaya semua bisa berjalan sesuai jadwal dan tidak melanggar aturan,” papar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto, kepada wartawan, Minggu (19/3/2017).
Menurutnya, hitungan yang lebih jelas dan detail sangat diperlukan. Hal ini supaya tak terjadi lagi kurang matangnya perencanaan oleh Pemkot dalam menghitung kebutuhan anggaran untuk proyek layanan kesehatan ini.
“Pastikan dana Rp15 miliar dari RSUD Ngipang itu bisa dicairkan untuk ini. Semua tahapan segera dipenuhi agar bisa dilaksanakan lelang dan pengerjaannya. Sebelum Juni semestinya semua proses administrasi harus kelar agar pembangunan berjalan sesuai rencana,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Solo, Budi Murtono, berharap pembahasan soal anggaran ini tak terlalu lama agar bisa dilakukan proses lelang segera mungkin.
Dalam hal ini termasuk hitungan yang akan diajukan pada APBD Perubahan. Nantinya, proyek tahun jamak ini bakal ditangani satu kontraktor yang memenangkan lelang.
“Pemkot [Wali Kota] mesti sepakat dulu dengan DPRD soal angka. Adendum ini sebagai jaminan soal pembiayaan tahun jamak sehingga nanti pemenang lelang juga ada garansi proyek ini tidak akan berhenti di tengah jalan,” terangnya.
Di sisi lain, alokasi anggaran ini jelas akan berdampak pada kegiatan lain yang bakal dibiayai APBD. Namun demikian, RSUD Semanggi ini sudah menjadi skala prioritas bagi visi misi Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. Maka dari itu, proyek ini termasuk ada di urutan terdepan untuk dikerjakan.
“Tahun lalu Pemkot ke infrastruktur, tahun ini untuk kesehatan. Bisa jadi pos untuk infrastruktur ini berkuranng atau pos lain seperti pembangunan pasar dan kelurahan,” jelasnya.