SOLOPOS.COM - Pegunungan Kendeng Utara yang hancur akibat eksplorasi karst oleh pabrik semen. (caves.or.id)
Pabrik semen yang dikhawatirkan merusak lingkungan Pegunungan Kendeng di Kabupaten Rembang, eks Keresidenan Pati ditentang Komisi Nasional Perempuan.
Semarangpos.com, JAKARTA — Komisi Nasional Perempuan meminta pemerintah kembali membuka pinti dialog dengan warga yang sedang menyuarakan nasib mereka dengan cara menyemen kaki sebagai bentuk protes beroperasinya pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Warga yang umumnya petani itu khawatir eksplorasi Pegunungan Kendeng di eks Keresidenan Pati, Jateng itu bakal merusak kelestarian lingkungan hidup.
“Pemerintah seharusnya menghargai upaya perempuan-perempuan Kendeng yang telah berjuang selama kurang lebih tujuh tahun dengan membuka dialog konstruktif yang mendengarkan suara perempuan,” kata Ketua Komnas Perempuan, Azriana, di Jakarta, Jumat (17/3/2017).
Mereka juga meminta pemerintah menghentikan kriminalisasi dan membebaskan petani dari segala tuntutan hukum yang tidak masuk akal serta menjamin keselamatan warga yang menolak pabrik semen dan memastikan aparat penegak hukum tidak berpihak. Saat ini, Polda Jateng melakukan kriminalisasi atas penyebar daftar dukungan atas penolakan pabrik semen karena sebagian pengisi menggunakan nama samaran.
“Presiden Republik Indonesia Joko Widodo harus memerintahkan Gubernur Jawa Tengah agar segera menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan warga Rembang,” kata dia.
Komnas Perempuan berpendapat pemerintah semestinya menerapkan pembangunan berkelanjutan pada pengelolaan sumber daya alam terutama di kawasan Pegunungan Kendeng di Kabupaten Rembang, eks Keresidenan Pati, Jateng. Menurut Azriana, pengelolaan sumber daya alam, terutama di pegunungan Kendeng menunjukkan praktik penambangan batu kapur yang menyisakan lubang-lubang besar di Bumi.
Bekas penambangan tersebut, menurit dia merusak kesuburan tanah dan mengancam sungai-sungai bawah tanah sebagai cadangan air tanah pada masa depan. “Para ahli lingkungan mengkhawatirkan hilangnya keanekaragaman hayati yang dimiliki pegunungan Kendeng akibat penambangan yang merusak ekosistem gua berikut seluruh mahluk hidup di dalamnya,” kata Azriana.
Ibu-ibu yang tinggal di sekitar Pegunungan Kendeng eks Keresidenan Pati, Jateng, lanjutnya, juga mengkhawatirkan polusi udara, panen yang gagal serta aneka tumbuh-tumbuhan jamu dan obat yang semakin langka. Sampai saat ini, jelasnya, tidak ada upaya perbaikan lingkungan di sana bahkan operasional pabrik semen justru terus berlanjut, hal ini memicu penolakan dari warga hingga ke ranah hukum.
Dia juga meminta pemerintah melaksanakan moratorium penghentian izin pabrik semen baru dan menghentikan seluruh kegiatan operasional pabrik semen yang berpotensi merusak lingkungan hidup. “Yang lebih mengkhawatirkan hal ini mengakibatkan penggusuran warga dari sumber kehidupannya, kebijakan otonomi daerah yang mengakibatkan perusakan lingkungan, polusi udara dan tanah dan air, potensi hilangnya situs bersejarah, makam leluhur dan mata air, konflik horisontal antar warga, bahkan perubahan grand design pembangunan dari daerah pertanian menjadi daerah tambang dan industrialisasi,” kata dia.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya