Sejumlah haul truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9/2015). PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor untuk Juli 2015 - Januari 2016 dengan kuota ekspor mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga. Selain itu Freeport mendapat pengurangan bea keluar menjadi lima persen lantaran kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur, yang sudah mencapai 11 persen. (JIBI/Solopos/Antara/Muhammad Adimaja) Sejumlah haul truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9/2015). PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor untuk Juli 2015 - Januari 2016 dengan kuota ekspor mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga. Selain itu Freeport mendapat pengurangan bea keluar menjadi lima persen lantaran kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur, yang sudah mencapai 11 persen. (JIBI/Solopos/Antara/Muhammad Adimaja)
Senin, 20 Maret 2017 17:30 WIB John Oktaveri/JIBI/Bisnis Ekonomi Share :

Diam-Diam Pemerintah Terbitkan Rekomendasi Ekspor Freeport

Pemerintah melalui Kementerian ESDM dikabarkan telah menerbitkan rekomendasi ekspor konsentrat untuk Freeport Indonesia.

Solopos.com, JAKARTA — Kementerian ESDM secara diam-diam mengeluarkan rekomendasi persetujuan ekpor konsentrat untuk PT Freeport Indonesia. Persetujuan ekspor konsentrat itu diterbitkan di tengah tarik ulur antara perusahaan asing itu dengan pemerintah terkait status usaha perusahaan tersebut.

Hal itu dikemukakan oleh anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (20/3/2017). Dia menilai surat rekomendasi itu sangat ganjil karena belum ada kepastian status Freeport Indonesia, apakah masih tetap berpegang pada Kontrak Karya atau telah beralih status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Saya menemukan sebuah keganjilan karena dalam masa tenggat negosiasi selama 120 hari, ada surat rekomendasi persetujuan ekspor yang bertentangan dengan rapat Komisi VII DPR Februari lalu,” ujar Tompo.

Rapat yang dimaksudkan tersebut menyimpulkan pemerintah tidak boleh memperpanjang izin ekspor karena Freeport tidak bisa memenuhi janji membangun smelter. Tompo sebelumnya sempat bersitegang dengan Presdir Freeport, Chappy Hakim, karena mempertanyakan kesanggupan Freeport membangun fasilitas pemurnian logam (smelter) dalam rapat dengan komisi DPR yang menangani masalah energi dan tambang itu.

Lebih aneh lagi, ujar Tompo, Freeport mengajukan permohonan ekspor konsentrat pada 16 Februari dan pemerintah langsung mengeluarkan persetujuan sehari setelahnya. Padahal, ujar politikus Hanura itu, biasanya izin ekspor baru dikeluarkan setelah kurang lebih dua bulan diajukan.

“Di sini terlihat pemerintah dan Freeport bermain untuk mengakali putusan Komisi VII DPR yang tidak memperpanjang ekspor konsentrat,” ujarnya.

Padahal, ujarnya, satu-satunya jalan yang memungkinkan Freeport tetap mengekspor konsentrat adalah dengan mengubah Kontrak Karya menjadi IUPK.

lowongan kerja
lowongan kerja Toko Berjaya/PT.Korin Berkah Jaya, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Menjaga Kemerdekaan Pers Indonesia

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (10/7/2017). Esai ini karya Ahmad Djauhar, Ketua Dewan Redaksi Harian Solopos dan Wakil Ketua Dewan Pers. Alamat e-mail penulis adalah djauhar@bisnis.com. Solopos.com, SOLO–Pekan lalu, di sela-sela menghadiri seminar internasional mengenai Media Self Regulating, beberapa…