SOLOPOS.COM - Harian Umum Solopos edisi hari ini, Kamis (16/3/2017).
Berita utama Harian Umum Solopos hari initentang konflik moda transportasi Gojek dan Taksi.
Solopos.com, SOLO – Bentrokan antara driver Gojek dan sopir taksi yang terjadi di depan Balai Kota Solo menjadi headline Harian Umum Solopos, hari ini, Kamis (16/3/2017). Mereka akhirnya berdamai di kantin Balai Kota Solo.
Selain berita konflik Gojek-Taksi itu, ada juga ulasan tentang sepeda listrik yang belum kantongin izin laik jalan. Ada juga berita tentang perkembangan kasus dugaan korupsi e-KTP, serta berita rencana e-Voting pemilu yang ditolak.
Simak cuplikan berita Harian Umum Solopos, hari ini, Kamis 16 Maret 2017:
Simak cuplikan berita Harian Umum Solopos, hari ini, Kamis 16 Maret 2017:
KONFLIK MODA TRANSPORTASI: Gojek-Taksi Berdamai di Meja Makan
Bentrokan antara pengemudi ojek berbasis online (Gojek) dengan sopir taksi di depan Balai Kota Solo dan Purwosari, Rabu (15/3/2017), berakhir damai di kantin Balai Kota Solo.
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/
SEPEDA LISTRIK: Unik tapi Belum Kantongi Tanda Laik Jalan
Agak susah mengategorikan kendaraan roda tiga bermerek Tiger ini. Kendaraan ini dikemudikan dengan setang layaknya sepeda motor, memiliki bodi layaknya sebuah mobil, dan bertenaga listrik sehingga dikenal dengan sepeda listrik roda tiga. Penjualnya membuat julukan mini green car matic.
Di Solo, Tiger dijual Ari Sutanti, 51 dan anaknya, Ezha Kurnia Sari Wahyu Soleha, 27. Mereka tinggal di Jl. Kartika, Gang Kartika I, RT 001/RW 018, Ngoresan, Kelurahan Jebres, Solo. Ada dua pintu pada kendaraan dengan panjang dua meter itu.
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/
KASUS KORUPSI: Proyek E-KTP Disidang, Kasus Tambang Diusut
Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut kasus dugaan korupsi yang nilai kerugian negaranya lebih tinggi dibandingkan kasus proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Pernyataan itu disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam diskusi panel di Auditorium Perbanas Institute, Jakarta Selatan, Rabu (15/3). ”Contoh paling sederhana, [kasus e-KTP dengan kerugian keuangan negara] Rp2,3 triliun itu salah satu kasus yang sekarang baru ramai. Tapi, yang lebih besar dari itu juga masih ada,” ucap Agus.
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/
RUU PENYELENGGARAAN PEMILU: Wacana Sistem E-Voting Ditolak
Wacana penerapan sistem electronic voting (e-voting) dalam pemilihan umum (pemilu) serentak pada 2019 ditolak KPU dan sejumlah elemen publik karena dinilai tidak cocok diterapkan di Indonesia.
Rencana penerapan e-votingmunculsaat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu DPR melakukan kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko.”Pemanfaatan teknologi bisa berpotensi melahirkan masalah baru jika tidak didasarkan pada solusi-solusi untuk menjawab tantangan,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/3/2017).
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/