SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Proyek pembangunan Bantul yang bernilai miliaran belum dilelang ke publik
Harianjogja.com, BANTUL- Proyek pengadaan barang dan jasa bernilai miliaran rupiah di Kabupaten Bantul belum dilelang ke publik. Dewan mengingatkan pemerintah mempercepat proses lelang dan serapan anggaran agar tak muncul persoalan di kemudian hari.
Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul melansir hanya delapan proyek pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan dilelang hingga Maret 2017.
Delapan proyek tersebut bernilai rata-rata di bawah Rp400 juta. Antara lain belanja peralatan jaringan internet dan belanja jasa konsultansi penyusunan Rencana Detail Kawasan Pariwisata DPD Pangeran Diponegoro.
Padahal bila merujuk data Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, ada sebanyak 310 paket pengadaan barang dan jasa yang dilelang tahun ini. Hampir 200 pengadaan barang adalah proyek konstruksi yang membutuhkan waktu tak sebentar dalam pelaksanaannya.
Kepala Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Bantul Suprianto mengatakan, proyek lelang sebanyak 300 lebih tersebut menelan anggaran senilai Rp433 miliar lebih. Sejauh ini, proyek konstruksi diketahui paling banyak menyedot anggaran daerah karena membutuhkan biaya besar.
Sekretaris Daerah (Sekda), menurut Suprianto, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat proses persiapan lelang serta pelaksanaan proyek. Tujuannya agar ekonomi di daerah bergerak dengan cepat dan serapan anggaran bisa maksimal di pengujung tahun.
“Sebenarnya cepat atau lambat proyek dilelang tergantung persiapan perencanaan dari OPD. Kalau kami hanya melaksanakan lelangnya saja. Kami sudah berkoordinasi dengan OPD untuk segera mempersiapkan proses lelang. OPD harus cekat ceket [cekatan],” kata Suprianto kepada Harianjogja.com, Rabu (15/3/2017).
Saat ini kata dia, ada total 1.400-an proyek pengadaan barang dan jasa. Namun hanya 300 lebih yang membutuhkan mekanisme lelang, sedangkan sisanya dilakukan secara swakelola atau penunjukkan langsung.
Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Bantul yang membidangi infrastruktur Wildan Nafis mengingatkan, pemerintah harus bergerak cepat melelang proyek pengadaan barang dan jasa.
Pemkab Bantul kata dia harus belajar dari pengalaman 2016. Tahun lalu, sejumlah proyek bernilai belasan miliar baru dilelang hingga pertengahan tahun. akibatnya, masa pengerjaan proyek sangat pendek. Kondisi semacam itu dinilai buruk bagi pembangunan.
“Kalau lelangnya terlambat waktu pengerjaan mepet [karena harus selesai akhir tahun]. Akhirnya pengerjaan proyek bisa serampangan terutama infrastruktur. Harusnya jangan mengulangi pengalaman 2016,” kritik politisi PAN tersebut.