SOLOPOS.COM - Donald Trump berpidato saat inaugurasi Presiden AS, Jumat (20/1/2017) waktu setempat. (JIBI/Reuters/Yuri Gripas)
Trump siap menantang kesepakatan WTO yang dinilai merugikan AS, terutama kebijakan China yang dianggap curang.
Solopos.com, WASHINGTON — Pemerintah Amerika Serikat (AS) siap untuk menentang kesepatan di Organisasi Dagang Internasional (WTO) guna memerangi praktik perdagangan dari negara lain yang dinilainya merugikan AS.
Dalam dokumen agenda kebijakan perdagangan tahunan AS yang diserahkan kepada Kongres AS pada Rabu (1/3/2017) waktu setempat, pemerintah berkomitmen untuk tidak mentoleransi praktik perdagangan yang tak adil dan mengganggu kedaulatan AS. Dokumen tersebut telah mendapat persetujuan dari Presiden AS Donald Trump.
“Pemerintah akan mempertahakan kedaulatan AS di atas apapun,” tulis dokumen tersebut, Rabu waktu setempat.
“Pemerintah akan mempertahakan kedaulatan AS di atas apapun,” tulis dokumen tersebut, Rabu waktu setempat.
Dokumen tersebut merinci kebijakan negara lain yang dinilai menggangu kedaulatan AS. Kebijakan itu antara lain manipulasi nilai tukar mata uang, subsidi pemerintah negara lain yang tak adil pada produk ekspor, pencurian kekayaan intelektual, dan perusahaan negara.
“Tidak seperti presiden sebelumnya [Barack Obama], Trump muncul dengan berani untuk membatasi impor dari negeri yang dianggap curang seperti China. Meskipun, praktik itu akan sulit mendapat kelonggaran dari aturan yang dibuat WTO,” kata Chad Brown, senior patner dan ahli perdagangan di Peterson Institute for International Economics, Kamis (2/3/2017).
Keputusan pemerintah AS ini membuat Trump benar-benar melaksanakan janji kampanyenya, terutama dalam menangani defisit perdagangan dengan China dan Meksiko. Di sisi lain, rencana kebijakan itu akan membuat citra AS yang selama ini patuh kepada WTO menjadi memudar.
Namun demikian, pelaksanaan kebijakan itu masih perlu melalui persetujuan Kongres AS. Para senator akan menentukan, apakah akan meloloskan tarif pajak impor yang baru melalui revisi undang-undang perpajakan dan perdagangan AS atau tidak.
Pengacara senior untuk urusan industri baja Robert Lighthizer diperkirakan akan ditunjuk oleh Kongres AS untuk bernegosiasi dan menjadi konsultan dalam kabijakan perdagangan AS tersebut. Sebelumnya, pada masa kepemimpinan Ronald Reagan, dia ditunjuk sebagai negosiator kasus sengketa kuota impor Jepang pada 1980-an.
Menanggapi hal tersebut, China berencana untuk mendukung segala bentuk aturan terkait perdagangan internasional yang telah diterapkan oleh WTO selama ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan selama ini aturan yang diadopsi WTO telah memuat aspek keadilan bagi negara anggota.
“Sejak China bergabung dengan WTO, kami selalu proaktif dalam mendukung pekerjaan WTO. Posisi ini tidak akan berubah, termasuk memperjuangkan aturan yang selama ini sudah dinilai adil,” kata Shuang, Kamis (2/3/2017).
Adapun sebelumnya, Pemerintah China menegaskan tidak akan menjadikan aktivitas perang dagang sebagai pilihan untuk menanggapi kebijakan proteksi perdagangan Amerika Serikat. Menteri Perdagangan China Gao Hucheng mengatakan, dia berharap hal serupa juga aka diterapkan oleh AS.
Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa China dan AS dapat mengatasi friksi di sektor perdagangan melalui negosiasi. Dia sendiri menyadari bahwa perselisihan dalam sektor perdagangan adalah hal yang wajar terjadi dalam era globalisasi. Namun demikian, Negeri Panda tetap akan melakukan penyesuaian kebijakan apabila Paman Sam tetap menerapkan proteksi perdagangan dengan China.
Hucheng mengaku akan menggunakan aturan yang disepakati dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menyelesaikan setiap sengketa perdagangan dengan AS di masa depan.