SOLOPOS.COM - Kiri ke kanan, Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Maya Rusadi, Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi, Ketua Joint Learning Network (JLN) Country Core Group Indonesia Ali Ghufron Mukti, dan perwakilan JLN Marty Makinen saat penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan JLN Indonesia di Hotel Eastparc, Kamis (2/3/2017). (Bernadheta Dian Saraswati/JIBI/Harian Jogja)
Jaminan kesehatan Indonesia dinilai lebih baik dari negara lain
Harianjogja.com, SLEMAN — Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Indonesia dinilai lebih unggul dibandingkan Filipina dan Korea. Indonesia unggul dari sisi penjaminan biaya.
Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan, Pemerintah Filipina hanya mampu mengcover biaya kesehatan masyarakatnya sebesar 50%. Korea juga hanya meringankan biaya pengobatan sekitar 35%.
“Dii Indonesia, hanya dengan membayar Rp25.000 bisa mengover semuanya dan seluruh penyakit. Misal sakit ginjal, butuh cuci darah seminggu minimal dua kali padahal sekali cuci darah Rp1 juta. Cukup bayar Rp25.000, sisanya ditopang oleh 40 peserta sehat,” katanya di sela-sela acara Joint Learning Network (JLN) for Universal Health Coverage Indonesia dalam penyelenggaraan JLN International Workshop dan Site Visit (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) di Hotel Eastparc, Kamis (2/3/2017).
Ia mengatakan, Indonesia menerapkan prinsip gotong royong dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. . Hal ini yang menurutnya menjadi keunggulan Indonesia dibanding negara lainnya.
Posisi Indonesia saat ini memang setingkat lebih rendah dari Thailand. Ketua JLN Country Core Group Indonesia Ali Ghufron Mukti mengatakan meski belum berhasil duduk di peringkat pertama, tetapi Indonesia sudah banyak berpengaruh terhadap kebijakan jaminan kesehatan di tingkat global. Hal tersebut terbukti dari keterlibatan Indonesia dalam membuat resolusi PBB tentang Universal Health Coverage bersama tujuh negara lainnya seperti Prancis, Brasil, dan Thailand. Menurutnya, negara lain sudah mengakui Indonesia cukup canggih menata sistem jaminan kesehatan nasional untuk masyarakatnya.
Pada 1 Januari 2019, seluruh warga indonesia diharapkan telah menjadi peserta JKN-KIS atau cakupan semesta/Universal Health Coverage. Dalam upaya merealisasikan cita-cita tersebut, sesuai amanah undang-undang, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN-KIS bisa membangun kerjasama strategis dengan lembaga baik dalam maupun luar negeri. Saat ini BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan JLN for Universal Health Coverage Indonesia.
JLN sendiri merupakan komunitas praktisi dan pembuat kebijakan dari berbagai negara yang bertujuan berbagi pengalaman, pengetahuan untuk mengembangkan sistem atau sumber daya manusia dalam rangka mencapai Universal Health Coverage. Komunitas ini terdiri dari pemimpin kementerian lembaga pembiayaan kesehatan nasional dan lembaga pemerintah lainnya di 27 negara di Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin, dan Timur Tengah.
Pada pertemuan di Eastparc kemarin, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan JLN Indonesia. Ruang lingkup tersebut meliputi berbagi keahlian, informasi, dan pengalaman di bidang asuransi kesehatan sosial; pendidikan dan pelatihan di bidang asuransi kesehatan sosial; penyelenggaraan seminar bersama, konferensi, workshop, dan pertemuan tingkat perofesional lainnya; penelitian bersama, konsultasi dan publikasi di bidang jaminan sosial; dan fasilitasi hubungan kelembagaan dengan negara-negara anggota JLN.