SOLOPOS.COM - Ratusan warga mengantre layanan administrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Boyolali, Selasa (12/7/2016). (Hijriyah Al Wakhidah/JIBI/Solopos)
Kemendagri menepis kabar bahwa sistem administrasi kependudukan dan e-KTP lumpuh.
Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah kabar yang menyebut sistem administrasi kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) terancam lumpuh karena ketidaksiapan infrastruktur.
Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah, mengatakan hingga kini proses administrasi kependudukan masih tetap berjalan. Perekaman data kependudukan pun masih terus berjalan di sejumlah daerah.
“Kenyataan yang ada saat ini adalah sistem administrasi kependudukan dan e-KTP berjalan dengan baik,” katanya, Kamis (2/3/2017). Zudan menuturkan pada periode Januari-Februari 2017 sudah dilaksanakan pencetakan terhadap 101.798 keping e-KTP di seluruh daerah.
Bahkan, saat ini pemerintah juga melaksanakan proses lelang blanko e-KTP dengan jumlah 7 juta keping blanko. Targetnya, blanko tersebut akan tersedia untuk didistribusikan ke daerah pada pekan ketiga Maret 2017.
“Saat ini, masyarakat yang telah melakukan perekaman data kependudukan dan berstatus print ready record [PRR] akan segera dicetak dan diserahkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Setidaknya ada 4,5 juta jiwa penduduk Indonesia yang telah melakukan perekaman data kependudukan dan berstatus PRR. Selain itu, Zudan juga memastikan jaminan pemerintah terhadap keamanan data kependudukan yang tersimpan di server database yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Utara untuk e-KTP, sedangkan data pelayanan SIAK tersimpan di Kalibata, serta DRC Batam untuk mem-backup data e-KTP seluruh penduduk Indonesia.