SOLOPOS.COM - Ilustrasi rusunawa (JIBI/Solopos/Dok.)
Permukiman Boyolali akan dibangun rusunawa untuk buruh.
Solopos.com, BOYOLALI — Buruh tak tahu banyak mengenai rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, termasuk peruntukannya.
Ketua Forum Komunikasi Serikat Pekerja Nasional (FKSPN), Wahono mengaku pihaknya belum pernah diajak berkomunikasi oleh pihak terkait pembangunan rumah susun itu. Sehingga dia belum bisa berbuat banyak terhadap para buruh.
“Hingga kini kami belum tahu tentang proyek pembangunan rusunawa itu karena belum pernah diajak bicara oleh pihak terkait,” ujarnya kepada Solopos.com, Kamis (23/2/2017).
“Hingga kini kami belum tahu tentang proyek pembangunan rusunawa itu karena belum pernah diajak bicara oleh pihak terkait,” ujarnya kepada Solopos.com, Kamis (23/2/2017).
Namun informasi yang ia dapat, rusunawa itu memang diperuntukkan bagi buruh nantinya. Sebab, kebutuhan perumahan untuk mereka memang masih cukup tinggi. Masih banyak buruh yang belum memiliki rumah sendiri.
Dari pengamatannya, jumlah buruh yang sudah menikah hampir separuh dari total buruh yang adal di Boyolali. Sedangkan yang sudah memiliki rumah hanya seperlimanya.
Di sisi lain, Wahono mengatakan, berdasarkan aspirasi yang ia peroleh buruh tidak setuju dengan rusunawa. Para buruh lebih memilih rumah hak milik sendiri meskipun harus ditempuh dengan cara mengambil kredit bank.
“Sebenarnya buruh tidak setuju dengan rusunawa karena mereka akan dibebani biaya-biaya yang jika ditotal akan cukup banyak, sementara statusnya hanya sewa. Ya pilih beli rumah sederhana tapi jadi milik sendiri meskipun harus [ambil] kredit dari bank,” tegasnya.
Meski demikian, ia baru akan menyampaikan aspirasi tersebut jika sudah ada kejelasan peruntukan rusunawa itu. “Sekarang kan belum jelas. Jadi ditunggau saja bagaimana nantinya.”
Pembangunan rusunawa memasuki tahap akhir. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan siapa penghuni rusunawa tersebut.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Dinas Koperasi dan Tenaga kerja (Dinkopnaker), Joko Santoso, mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi yang utuh terkait masalah nonteknis rusunawa tersebut dari pemerintah pusat.
“Sepengetahuan saya, rusunawa itu untuk buruh. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan itu untuk buruh yang bagaimana. Padahal pembangunannya sudah hampir selesai,” ujarnya.