SOLOPOS.COM - Ilustrasi difabel (istimewa)
Pembangunan Klaten, gedung inklusi center akan dibangun di Karanganom akhir tahun ini.
Solopos.com, KLATEN — Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, bakal membantu pembangunan gedung inklusi center di Karanganom, Klaten. Pembangunan gedung yang menelan anggaran sekitar Rp1,3 miliar itu diharapkan terealisasi akhir 2017.
Salah satu sukarelawan inklusi center Karanganom, Sri Mulya, mengatakan proposal pembangunan gedung inklusi center sudah diajukan sebulan lalu. Sesuai proposal tersebut, pengelola berharap di Karanganom berdiri gedung khusus difabel dua lantai yang dapat memfasilitasi penyandang disabilitas.
“Saat bertemu dengan Pak Gubernur di Klaten beberapa waktu lalu sudah ada komitmen dan apresiasi terhadap inklusi center di Karanganom. Makanya, Pak Gubernur siap membantu terkait pembangunan gedung ini,” kata dia kepada Solopos.com, Sabtu (18/2/2017).
Sri Mulya mengatakan gedung inklusi center di Karanganom bakal menjadi gedung percontohan yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Gedung tersebut dilengkapi berbagai sarana dan prasarana (sarpras) pendukung, seperti ruang terapi, konsultasi, olahraga, dan lain sebagainya.
“Kami meyakini ketika pembangunan gedung baru di kompleks Kecamatan Karanganom terealisasi, pelayanan terhadap penyandang disabilitas semakin optimal. Selama ini, persoalan kami terkait dengan kondisi gedung yang seadanya,” katanya.
Camat Karanganom, Slamet Samudra, mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng terkait pembangunan gedung inklusi center. Koordinasi itu dilakukan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng.
“Kemungkinan besar, usulan pembangunan gedung inklusi center di Karanganom yang berukuran 25 meter x 18 meter itu akan terealisasi akhir tahun ini,” katanya.
Slamet Samudra mengatakan seluruh desa di Karanganom sudah menyediakan anggaran untuk kepentingan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dari Karanganom dan sekitarnya bisa menggunakan fasilitas inklusi center.
“Kalau di Karanganom, pemerintah desa sudah memihak penyandang disabilitas melalui penyediaan anggaran. Angkanya Rp5 juta-Rp12 juta per desa,” katanya.