SOLOPOS.COM - Ilustrasi peretasan (JIBI/Harian Jogja/Reuters)
Pilkada 2017 membuat portal KPU diretas, bagaimana nasib data hasil pemilu?
Semarangpos.com, SEMARANG — Portal (web) Komisi Pemilihan Umum (KPU) diretas seusai puncak tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2017, pemungutan dan penghitungan suara, Rabu (15/2/2017). Namun, pakar teknologi informasi mengatakan warga negara tidak perlu gusar karena Indonesia tidak menerapkan sistem electronic vote atau pemungutan suara dengan sistem digital.
Pakar keamanan siber Pratama Persadha yang juga Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi atau Communication and Information System Security Research Centre (Cissrec) membahas peretasan web atau portal KPU itu dalam surat elektroniknya yang diterima Kantor Berita Antara di Semarang, Jumat (17/2/2017). ia mengingatkan, karena pemungutan dan penghitungan suara dilakukan manual maka peretasan tidak akan mengubah hasil Pilkada 2017.
Pembahasab itu ia kemukakan menyusul ramainya perbincangan publik di media sosial soal peretasan web KPU pascapencoblosan pilkada serentak, Rabu lalu. Web KPU diberitakan sempat hampir mengalami down yang ditengarai karena aksi peretas yang oleh banyak pihak dianggap sebagai serangan dari pihak luar negeri.
Pembahasab itu ia kemukakan menyusul ramainya perbincangan publik di media sosial soal peretasan web KPU pascapencoblosan pilkada serentak, Rabu lalu. Web KPU diberitakan sempat hampir mengalami down yang ditengarai karena aksi peretas yang oleh banyak pihak dianggap sebagai serangan dari pihak luar negeri.
Pratama mengatakan bahwa Indonesia masih memakai cara tradisional dalam pilkada kali ini. Jadi, web KPU hanya sebagai salah satu jembatan informasi, bukan termasuk dalam sistem pemilu itu sendiri.
“Suara sah dihitung dari berkas TPS sampai ke pusat. Jadi, selama berkas dipegang setiap pasangan calon, saya rasa tidak akan ada masalah,” kata Pratama yang pernah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
Kendati bukan bagian integral perhitungan suara, lanjut dia, peretasan terhadap web KPU tetap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Bahkan, akan terjadi kebingungan mana informasi yang bisa dipercaya. Pria asal Cepu Jawa Tengah itu berpendapat KPU sebaiknya juga melakukan audit keamanan sistem informasi di lingkungannya secara berkala. Ada Lembaga Sandi Negara yang sudah berpengalaman mengamankan sistem informasi milik pemerintah.
“Audit keamanan sistem informasi KPU sangat penting, utamanya mengetahui mana saja bagian yang perlu mendapatkan peningkatan keamanan,” katanya. Selain itu, juga dianggap penting meningkatkan kesadaran keamanan siber di lingkungan KPU, tidak terkecuali para komisionernya.
Sistem Zombie Pratama menjelaskan serangan yang hampir membuat down server KPU tersebut kemungkinan besar adalah serangan dengan menggunakan DDoS (Distributed Denial of Service). Sebuah metode serangan dengan menggunakan ribuan bahkan jutaan “zombie system” yang mengirimkan paket data secara berulang-ulang sehingga sumber daya komputer atau sistem yang diserang tidak berfungsi.
“Saat server down, praktis sebenarnya tidak ada yang bisa mengubah data, kecuali mempunyai akses fisik langsung terhadap server,” jelasnya.
Pratama menerangkan bahwa saat menggunakan TOR browser, website KPU masih bisa dapat diakses. TOR browser ini bisanya digunakan oleh peretas untuk menyamarkan dirinya di internet. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada filtering terhadap siapa saja untuk mengakses dan menyerang KPU. “Seharusnya KPU dari awal mem-block IP yang berpotensi digunakan oleh peretas untuk mengakses KPU,” katanya.
Menurut dia, KPU seyogianya sudah melakukan block terhadap tor-exit node yang terdapat dalam https://check.torproject.org/cgi-bin/TorBulkExitList.py?ip=103.21.228.212&port=. Pratama juga mengimbau masyarakat bisa lebih tenang dan tidak termakan oleh banyaknya broadcast yang beredar di Whatsapp maupun media sosial.
Ia menekankan bahwa serangan terhadap web KPU tidak akan mengubah hasil Pilkada 2017 karena setiap pasangan telah mempunyai formulir bukti penghitungan suara. Bahkan, digandakan demi keamanan.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya