SOLOPOS.COM - Ilustrasi mahalnya biaya politik. (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro)
Pilkada Jateng akas diantisipasi dari money politics oleh Bawaslu yang akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Semarangpos.com, SEMARANG — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) menginstruksikan kepada seluruh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) di tujuh kabupaten dan kota yang menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2017 untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ketika ada laporan masyarakat atau menemukan dugaan praktik politik uang (money politics) pada masa tenang dan saat pemungutan suara, Rabu (15/2/2017).
Instruksi itu disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo, di Kantor Bawaaslu Jateng, Jl. Atmodirono 12a, Semarang. Teguh memberikan instruksi itu menyusul banyaknya laporan kasus money politics di tujuh kabupaten dan kota di Jateng yang menggelar Pilkada 2017. Ketujuh kabupaten dan kota di Jateng yang menggelar Pilkada 2017 adalah Pati, Jepara, Banjarnegara, Brebes, Batang, Cilacap, dan Salatiga.
Di antara ketujuh kabupaten dan kota penyelenggara Pilkada 2017 di jateng itu, Teguh mengaku perhatian khusus diberikan kepada Pati. Hal itu menyusul banyaknya laporan pelanggaran di kabupaten itu selama menggelar Pilkada 2017.
Dalam siaran pers yang diterima Semarangpos.com, Selasa sore, selama masa tenang Bawaslu Jateng telah menerima 10 laporan money politics di Pati. Laporan itu berasal dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Pati.
Teguh menegaskan, potensi adanya money politics terjadi di semua kabupaten dan kota di Jateng. Hal itu menengok pengalaman di Pilkada serentak 2015 lalu, yang tak ada satu kabupaten dan kota yang tak ada praktik money politics.
Karena itulah di Pilkada 2017 kali ini pihaknya berupaya melakukan OTT. Jika ada informasi akan langsung didatangi, apabila alasannya uang itu untuk biaya tim sukses maka akan terus diselidiki apakah benar untuk tim sukses ataukah untuk calon pemilih.
“Kalau sudah kejadian dan tertangkap tangan dan kita mengetahui, akan langsung diproses hukum,” tulis Teguh dalam siaran pers kepada Semarangpos.com.
Teguh menambahkan upaya OTT itu sengaja dilakukan untuk mempertegas keberadaan pengawas pemilu. Apakah hasil OTT nantinya ditindaklanjuti atau tidak di sentra Gakkumdu merupakan persoalan berbeda.
“Ditindaklanjuti atau tidak itu soal nanti, yang penting pengawas di daerah harus pro aktif,” tegas Teguh.
Teguh juga menegaskan, pihaknya selaku pimpinan pengawas di wilayah Jateng, juga meminta masyarakat ikut berpartisipasi mencegah adanya money politics. Sebab, biasanya terjadi potensi intimidasi ke personel pengawas di lapangan.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya