SOLOPOS.COM - Ilustrasi money politics atau politik uang (JIB/Harian Jogja/Dok.)
Pilkada 2017 diwarnai praktik money politics atau politik uang yang ditemukan di beberapa wilayah oleh Panwas Salatiga.
Si Ganes, maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga 2017. (Panwaslu-salatoga.blogspot.co.id)
Semarangpos.com, SALATIGA — Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Salatiga mengendus praktik money politics alias politik uang atau money politics di sejumlah kelurahan menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2017, Rabu (15/2/2017).
Meski demikian, hingga kini Panwaslu belum mampu membongkar pasangan calon (paslon) yang menerapkan kecurangan itu. “Ada beberapa kelurahan yang terindikasi menjadi sasaran politik uang, yakni Noborejo, Tingkir, Argomulyo, dan Blotongan. Para pelaku itu diduga menyebarkan uang yang nilainya sekitar Rp50.000 kepada warga agar memberikan suara mereka untuk paslon tertentu,” beber anggota Panwaslu Salatiga yang membidangani Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga, Agung Ari Mursito, saat dijumpai Semarangpos.com, Senin (13/2/2017).
Agung mengungkapkan adanya praktik politik uang itu diketahuinya dari media sosial, Instagram, Sabtu (11/2/2017). Saat itu, pihaknya menemukan adanya unggahan foto dari salah satu pemilik akun yang menunjukkan bahwa dirinya baru mendapatkan uang Rp50.000 untuk memilih salah satu paslon. “Beberapa saat setelah itu kami mencoba melacak si pemilik akun itu. Nama pemilik akunnya kebetulan juga terdaftar di DPT [daftar pemilih tetap],” imbuh Agung.
Sayangnya, meskipun Panwaslu Kota Salatiga telah melakukan pencarian pemilik akun itu tak kunjung ditemukan. Posting terkait praktik politik uang yang sebelumnya diunggah di akun Instagram juga sudah dihapus. “Kami merasa kecolongan,” beber Agung.
Agung menambahkan agar tidak kecolongan pihaknya saat ini semakin memperketat pengawasan. Patroli di malam hari di 23 kelurahan yang ada di Salatiga pun semakin digencarkan menjelang penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada Salatiga 2017. “Jika pelaku [praktik politik uang] ketahuan, tentu akan kami berikan sanksi. Sementara, paslon yang menyuruh bisa terancam pembatalan. Cuma selama ini pelaku yang ketangkap, enggak mau mengaku kalau menjadi suruhan paslon tertentu,” imbuh Agung.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
