SOLOPOS.COM - Kepala Bank Indonesia Perwakilan Yogyakarta, Budi Hanoto (kanan bawah) turut memberi penjelasan kepada peserta dalam acara Sosialisasi Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah TE 2016 di Gedung Bank Indonesia perwakilan Yogyakarta di Jalan P. Senopati, Yogyakarta, Selasa (07/02/2017). (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Uang baru TE 2016 masih terus disosialisasikan
Harianjogja.com, JOGJA– Sejak diluncurkan 19 Desember 2016, Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) DIY sudah menyalurkan sekitar Rp64 miliar rupiah Tahun Emisi (TE) 2016.
Deputi KPw BI DIY Hilman Tisnawan mengungkapkan penyaluran memang belum banyak karena stok juga masih terbatas. Selain itu, persediaan uang TE lama di khazanah BI masih banyak sehingga perlu disalurkan terlebih dahulu.
“Stok TE 2016 ada karena ada kiriman dari Jakarta. Setiap hari rata-rata kami pelihara stok Rp7 triliun untuk keperluan misalnya penarikan oleh bank. Rp7 triliun ini uang TE lama dan TE 2016,” papar dia, di sela Sosialisasi Ciri-Ciri Keaslian Rupiah TE 2016 di KPw BI DIY, Joga, Selasa (7/2/2017)..
Ia menyatakan rupiah NKRI perlu disosialisaskan sehingga seluruh masyarakat bisa mencermati ciri-ciri keaslinnya dan bisa membedakan uang asli dengan yang tidak.
“Kami ingin menyampaikan sedikit latar belakang. Ada yang berbeda. Kalau uanga lama penerbitan belum mengacu UU Mata Uang [Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang], sekarang sudah. Ada amanah uang rupiah diterbitkan oleh negara makanya namanya uang NKRI. Dan TE 2016 diluncurkan 19 Desember [2016] tepat Hari Bela Negara,” jelas dia.
Dalam setiap sosialisasi, BI selalu menyematkan layanan penukaran uang. Setelah mendapatkan edukasi mengenai ciri-ciri keasliannya, masyarakat juga bisa langsung menukarkan dan memiliki uang TE 2016.
Sejauh ini, antusiasme masyrakat sangat tinggi dan senang ketika bisa menukarkan uangnya dengan Te 2016, terlepas dari segala isu miring yang beredar.
“Masyarakat senang dan akan lebih menarik jika punya langsung. Makanya, isu miring itu harus ditangkal karena uang ini alat pembayaran yang sah kok,” jelas Kepala KPw BI DIY Budi Hanoto.