SOLOPOS.COM - Pasangan Zuhadmono Azhari dan BRAy Iriani Pramastuti serta Hasto Wardoyo dan Sutedjo menunjukkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 di aula kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo, Selasa (25/10/2016). (Rima Sekarani I.N/JIBI/Harian Jogja)
Pilkada Kulonprogo ditargetkan selesai sosialisasi pekan depan
Harianjogja.com, KULONPROGO-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo menargetkan sosialisasi Pilkada 2017 tuntas pada pekan depan. Sosialisasi dilakukan hingga tingkat dusun sebagai upaya meningkatkan angka partisipasi pemilih.
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kulonprogo, Tri Mulatsih mengatakan, tahapan sosialisasi Pilkada 2017 dijadwalkan berlangsung sejak 30 April 2016 hingga 14 Februari 2017.
Upaya sosialisasi tidak hanya dilaksanakan di tingkat kabupaten, melainkan juga kecamatan, desa, dan dusun. KPU Kulonprogo mengoptimalkan peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah masing-masing.
Tri memaparkan, sosialisasi yang sedang digalakkan saat ini berada di tingkat dusun. Kegiatannya menjadi kewenangan PPS. “Sejauh ini sudah lebih dari 50 persen dusun yang mendapatkan sosialisasi soal pilkada. Akhir Januari atau awal Februari mestinya sudah selesai semua,” kata Tri, Sabtu (21/1/2017).
Sosialisasi Pilkada 2017 berusaha dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kondisi calon pemilih. Tri lalu menyontohkan sosialisasi bagi penyandang disabilitas yang didukung dengan alat dan bahan khusus. KPU Kulonprogo bahkan menyediakan bahan sosialisasi yang ditulis dalam huruf braile untuk tuna netra.
Materi yang disampaikan juga tidak berbeda, seperti tata cara pencoblosan dan tahapan Pilkada 2017 hingga visi-misi dan berbagai informasi lain seputar pasangan calon bupati dan wakil bupati. “Sosialisasi untuk tuna rungu juga ada translatornya,” ujar Tri.
Ketua KPU Kulonprogo, Isnaini mengatakan, angka partisipasi pemilih dalam Pilkada 2011 lalu hanya mencapai 69,7 persen. Menurutnya, ada beberapa kondisi yang membuat masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya atau menjadi golput.