SOLOPOS.COM - Ilustrasi baan bakar minyak (BBM) kebutuhan nelayan. (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Perikanan di Jateng belum menjamin keamanan bagi para nelayan.
Semarangpos.com, SEMARANG – Sejumlah nelayan di Kabupaten Pati mengeluhkan tindakan keamanan laut (Kamla) yang sering menangkap mereka karena melanggar batas wilayah melaut. Akibatnya, hasil tangkapan para nelayan itu pun sering dirampas dan membayar jaminan hingga ratusan juta.
“Keamanan laut (Kamla) selalu menangkap, menangkap, dan menangkap teman-teman nelayan. Sementara itu, operasinya nelayan kami bukan hanya di laut Jawa, tetapi juga di luar provinsi. Seandainya ditangkap, ikan dirampas. Duit pun (hilang) sampai ratusan juta,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pati, Rasmijan, saat beraudensi dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, di Kompleks Kantor Kecamatan Pati, Rabu (18/1/2017).
Rasjiman menjelaskan rekan-rekannya yang ditangkap itu rata-rata karena melaut di luar wilayah Jateng, seperti perbatasan Kalimatan Selatan, Makassar, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Para nelayan itu pun ingin agar pemerintah provinsi (Pemprov) Jateng bisa memberikan jaminan perlindungan dari aksi penangkapan oleh petugas Kamla. Selain masalah penangkapan, mereka juga meminta toleransi agar tetap bisa menggunakan alat tangkap cantrang dalam masa perpanjangan ini.
Menanggapi aduan nelayan itu, Gubernur Jateng menyatakan akan berkomunikasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, Badan Keamanan Laut serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menuntaskan persoalan keamanan laut. Gubernur menilai masalah yang diadukan nelayan bukan hanya wilayah Kapolda, tapi nasional. Di samping itu, gubernur berpendapat pemerintah perlu memberikan pelatihan dan memperkenalkan nelayan pada teknologi.
“Melihat batas laut nggak bisa, maka butuh pelatihan, butuh teknologi,” ujar Ganjar.
Setelah berdialog dengan nelayan di Pati, Gubernur juga berdialog dengan nelayan Rembang di Alun-Alun Rembang. Sebagian besar nelayan mengeluhkan sulitnya memeroleh akses modal, kalau mereka harus berganti alat tangkap karena sudah banyak menanggung hutang.
Merespon masalah itu, Ganjar mengaku sudah mengusulkan kepada Presiden, Direktur Utama BRI dan BNI untuk memberikan kredit dengan bunga yang rendah. Bagi nelayan yang masih memiliki hutang, mungkin bisa dilakukan reschedulling.