SOLOPOS.COM - Aparat kepolisian tengah menghalau bentrok antara massa penolak pembangunan PT Semen Indonesia dengan petani tembakau di depan Kantor Gubernur Jateng di Jl. Pahlawan, Semarang, Rabu (18/1/2017). (Imam Yuda Saputra/JIBI/Semarangpos.com)
Pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng penolakannya ditunjukkan warga dengan aksi demo yang diwarnai ricuh dengan kelompok APTI Jateng.
Semarangpos.com, SEMARANG – Masyarakat pencinta rokok kretek menyayangkan sikap massa dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah (Jateng) yang terlibat bentrok dengan massa penolak pembangunan semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Rembang, eks Keresidenan Pati, saat sama-sama menggelar demo di depan Kantor Gubernur Jateng, Jl. Pahlawan, Semarang, Selasa (17/1/2017).
Ketua Komunitas Kretek, Aditia Purnomo, mengatakan seharusnya kedua massa yang berbeda kepentingan itu bisa berbaur karena sama-sama memperjuangkan nasib. Namun, yang terjadi keduanya justru terlibat bentrok dengan saling dorong dan lempar benda tumpul.
“Kami dari Komunitas Kretek sejak awal mendukung perjuangan masyarakat Kendeng yang menolak pembangunan pabrik semen. Atas aksi yang dilakukan petani tembakau kemarin [Selasa] kami tidak ikut serta dan menyayangkan hingga terjadi bentrok dengan para petani Kendeng,” ujar Aditia saat dihubungi Semarangpos.com, Rabu (18/1/2017).
“Kami dari Komunitas Kretek sejak awal mendukung perjuangan masyarakat Kendeng yang menolak pembangunan pabrik semen. Atas aksi yang dilakukan petani tembakau kemarin [Selasa] kami tidak ikut serta dan menyayangkan hingga terjadi bentrok dengan para petani Kendeng,” ujar Aditia saat dihubungi Semarangpos.com, Rabu (18/1/2017).
Aditia mengaku tidak tahu menahu kenapa kericuhan antara massa dari penolak pembangunan semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Rembang, eks Keresidenan Pati dan para petani tembakau dari APTI Jateng bisa terjadi. Namun, dari informasi yang ia terima dari anggota APTI Jateng bentrok terjadi karena massa dari petani tembakau yang datang dengan jumlah besar ingin bergeser ke area yang ditempati massa penolak pembangunan pabrik semen.
“Warga Kendeng yang menolak pembangunan semen tidak mau karena mereka sudah berdemo di situ selama 30 hari. Akhirnya terjadi dorong-dorongan dan menyebabkan ricuh,” tutur Aditia.
“Ya, harusnya kan demonya bisa diundur atau ditunda, jangan di saat yang bersamaan. Kalau ada kemungkinan ditunggangi saya tidak tahu,” beber Aditia.
Keprihatinan atas bentrok antara massa dari APTI dan warga penolak pembangunan pabrik semen juga diungkapkan masyarkat pencinta rokok kretek yang tergabung dalam Koalisi Nasional Pelestarian Kretek (KNPK).
Koordinator KNPK, A. Zulfan Kurniawan, menilai seharusnya keduanya massa bisa saling bekerja sama. Apalagi, keduanya memiliki backround pekerjaan yang sama, yakni sama-sama petani.
“Seharusnya sesama petani bisa saling mendukung. Tapi saya tidak tahu mengapa sampai terjadi bentrok dan tumpang tindih waktu dan lokasi aksinya. Bagi kami perjuangan apa pun demi kelestarian alam dan keberlangsungan hidup petani harus didukung,” tulis Zulvan dalam pesan singkat kepada Semarangpos.com, Rabu.
Demo antara warga penolak pembangunan semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Rembang, eks Keresidenan Pati dan petani tembakau di depan Kantor Gubernur Jateng itu memang berlangsung ricuh.Padahal keduanya menyuarakan aspirasi yang berbeda.
Massa dari petani tembakau menuntut agar pemerintah segera menetapkan kebijakan menolak impor tembakau dan mengesahkan UU Pertembakauan. Sementara, massa yang berasal dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan (JMPPK) menutut segera dihentikannya aktivitas dan proses pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di kawasan Pegunungan Kendeng, Rembang, eks Keresidenan Pati.
Namun dari tuntutan yang disuarakan kedua massa itu ada satu hal yang bertentangan. Jika massa dari penolak pembangunan semen menghujat kepemimpinan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, massa dari petani tembakau justru memberikan dukungan. Massa dari APTI yang baru saja meneken kontrak politik dengan Ganjar menganggap Gubernur Jateng bisa menyuarakan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.