Jatim
Rabu, 18 Januari 2017 - 16:05 WIB

KEMISKINAN MAGETAN : 71.200 Warga Magetan Miskin

Redaksi Solopos.com  /  Rohmah Ermawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi kemiskinan RTLH (JIBI/Harianjogja/Dok.)

Warga miskin Magetan mencapai 71.200 orang.

Madiunpos.com, MAGETAN – Sebanyak 71.200 warga atau 11,35 persen dari 650.000 penduduk Kabupaten Magetan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2015 lalu. Sementara itu, wilayah dengan penduduk miskin paling banyak terdapat di Kecamatan Panekan, Parang, Lembeyan, dan Poncol.

Advertisement

“Angka itu merupakan hasil survei Badan Pusat Statistik [BPS] Magetan. Puluhan ribu warga miskin tersebut terdapat di 18 kecamatan yang ada di Magetan,” ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Magetan Sumarjoko kepada wartawan, Selasa (17/1/2017).

Sumarjoko mengatakan Pemerintah Kabupaten Magetan mendorong percepatan pembangunan di daerah dengan penduduk miskin paling banyak, terutama yang ada di wilayah pinggiran.

Dia menjelaskan parameter kemiskinan berdasarkan versi Kementerian Sosial (Kemensos) terdiri atas 16 indikator. Namun hal itu sulit diterapkan di Magetan sehingga pihaknya menggandeng BPS untuk menyusun indikator sendiri sesuai kondisi daerah setempat. Salah satunya berdasarkan pendapatan per kapita per bulan dibagi jumlah tanggungan yang harus dihidupi.

Advertisement

Sumarjoko mengklaim sepanjang tahun 2010 hingga 2015 angka kemiskinan di Magetan cenderung menurun. Data BPS setempat tahun 2007 menyebutkan angka kemiskinan setempat mencapai 16,87%. Angka tersebut menurun hingga 2012 mencapai 11,46%.

Namun pada tahun 2013, angka kemiskinan naik menjadi 12,14 persen karena pengaruh inflasi. Dan pada tahun 2014 kembali turun yakni menjadi 11,80 persen. Hingga pada tahun 2015 penduduk miskin di Magetan tersisa sebanyak 11,35 persen atau sekitar 71.200 jiwa.

Sumarjoko menambahkan, tidak mudah menurunkan angka kemiskinan di suatu daerah, termasuk Magetan. Meski demikian pihaknya terus berupaya maksimal meski banyak juga kendalanya.

Advertisement

Di antaranya dengan melakukan bimbingan teknis (bimtek) melalui pelatihan. Namun, upaya tersebut tidak bisa berkelanjutan. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala, yakni minimnya warga yang memiliki keterampilan atau keahlian tertentu.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif