SOLOPOS.COM - Sejumlah pengendara sepeda motor tampak melintasi Jembatan Kalidengen yang terletak di wilayah Temon, Kulonprogo, Senin (12/12/2016). Setelah sempat ditutup untuk proyek perbaikan, jembatan yang berada di salah satu jalan utama menuju Pantai Glagah itu kembali dibuka pada awal Desember kemarin. (Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja)
Masyarakat diharapkan mampu menangani dampak ini salah satunya dengan perencanaan pembangunan desa.
Harianjogja.com, KULONPROGO-Sejumlah mega proyek yang akan dilangsungkan di Kulonprogo dipastikan akan berdampak pada sosial dan budaya masyarakat setempat. Masyarakat diharapkan mampu menangani dampak ini salah satunya dengan perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan kebutuhan warganya.
Hal tersebut disampaikan oleh Syarif Arifait dari Lembaga Strategis Nasional dalam penjaringan aspirasi masyarakat di Karangwuni, Wates pada Minggu(15/1/2017) petang. Menurutnya, masyarakat harus jeli melihat potensi desanya untuk kemudian menyusun yang dapat mewakilik karakter desanya.
“Bukan berdasarkan keinginan warga apalagi segelintir perangkat desa,”ujarnya di hadapan masyarakat yang hadir. Perencenaan tersebut lah yang kemudian bisa ditetapkan menjadi peraturan desa. Jika dipraktikkan dengan baik maka pembangunan desa dan potensinya bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Masyarakat sendiri harus reaktif melihat peluang yang didatangkan sejumlah pembangunan masif ini.
Adapun, penjaringan aspirasi masyarakt ini dilakukan oleh Akhid Nuryati, Edi Priyono, Arid Syarifudin dari PDI Perjuangan dan Suharto dari Partai Golkar. Tema yang diangkat yakni Sinkronisasi Tatalaksana Anggran Desa untuk memperbaiki perencanaan pembangunan desa. Selain Syarif, dihadirkan pula Taufiq Prihadi dari Bappeda Kulonprogo yang memahami seluk beluk perencanaan desa.
Akhid yang merupakan Ketua DPRD Kulonprogo berharap hadirnay 2 narasumber ini bermafaat bagi perencanaan pembangunan yang dilakukan masyarakat. Namun, masyarakat juga diminta untuk bisa menyusun perencanaan yang baik, inovatif, dan kreatif. “Menghindari terjadinya dobel anggaran sehingga tidak menjadi temuan BPK,”jelasnya.
Adapun, Taufiq Prihadi menjelaskan pada warga jika areal lingkar bandara akan menjadi kawasan metropolitan dalam waktu dekar. Hal ini didukung dengan adanya proyek Bandara Temon, JJLS, pelabuhan Tanjung Adikarto, dan tambang pabrik besi. Dengan demikian, masyarakat harus bisa merencanakan kebutuhannya sebagai pendukung bandara agar tak hanya menjadi penonton.
“Jangan hanya menjadi penonton harus ikut menjadi pemain,”tandasnya. Sejumlah perubahan ini harus bisa diterima, diadapatasi dan diarahkan agar bisa menguntungkan masyarakat setempat. Selain itu, persaingan di lingkup sosial juga dipastikan akan meningkat.