SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Korupsi Madiun, sejumlah pejabat di Pemkot Madiun mengaku tunjangan kinerjanya dipotong dan diserahkan ke oknum di BKPAD.
Madiunpos.com, MADIUN — Sejumlah pejabat eselon II dan eselon III di Pemkot Madiun mengaku tunjangan kinerjanya dipotong dan disetorkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun. Pemotongan tunjangan itu mulai dari Rp500.000 hingga Rp700.000 per orang per bulan.
Uang tunjangan kinerja yang dipotong itu disetorkan ke bendahara masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ke BPKAD Kota Madiun. Hal itu diungkapkan dua pejabat eselon II di Pemkot Madiun yaitu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gandi Harmoko dan Staf Ahli Pemkot Madiun Agus Siswanta seusai diperiksa penyidik KPK di gedung Bhara Makota, Kota Madiun, Selasa (17/1/2017).
Kedua pejabat Pemkot Madiun itu diperiksa penyidik KPK terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun, Bambang Irianto. “Iya, semuanya sama,” kata Agus menjawab pertanyaan wartawan mengenai pemotongan tunjangan kinerja pejabat, Selasa.
Hal senada disampaikan Gandi. Dia mengakui jajaran kepala SKPD eselon II tunjangan kinerjanya dipotong Rp700.000 per bulan. Sedangkan untuk pejabat eselon III dipotong Rp500.000 per bulan. “Iya, untuk pejabat eselon III dipotong Rp500.000,” kata Gandi.
Lebih lanjut, Gandi mengatakan dana tunjangan kinerja yang dipotong itu kemudian disetorkan ke bendaharanya dan diserahkan ke seseorang di BPKAD Pemkot Madiun. Namun, dia tidak menyebut siapa pengumpul setoran dana tunjangan kinerja di BPKAD itu.
Pada pemeriksaan Selasa, penyidik KPK memeriksa 17 saksi. Saksi tersebut terdiri atas pejabat setingkat kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, kepala bidang, unsur swasta, notaris PPAT, dan pengurus koperasi.