SOLOPOS.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa PNS Pemkab Klaten di Mapolres Klaten, Selasa (17/1/2017). (Ponco Suseno/JIBI/Solopos)
Bupati Klaten ditangkap KPK, sekitar 10 PNS diperiksa KPK terkait kasus yang menjerat Sri Hartini.
Solopos.com, KLATEN — Berseragam Korpri berwarna biru, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Pantoro, bergegas meninggalkan kantornya menuju Mapolres Klaten, Selasa (17/1/2017) pukul 09.45 WIB.
Setibanya di Mapolres Klaten, Pantoro masuk ke aula Satya Harprabu di lantai II Mapolres Klaten. Begitu membuka pintu utama aula, Pantoro langsung menuju meja salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di pojok sebelah timur ruangan tersebut.
Dari tirai pintu aula yang sedikit tersingkap, terlihat Pantoro berdialog dengan salah satu penyidik KPK. Penyidik KPK itu membekali diri dengan satu unit laptop warna hitam. Sembari menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK, Pantoro dipersilakan minum air mineral yang sudah disediakan penyidik.
Dari tirai pintu aula yang sedikit tersingkap, terlihat Pantoro berdialog dengan salah satu penyidik KPK. Penyidik KPK itu membekali diri dengan satu unit laptop warna hitam. Sembari menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK, Pantoro dipersilakan minum air mineral yang sudah disediakan penyidik.
Di tengah pemeriksaan yang berlangsung lebih dari enam jam itu, Pantoro berulang kali minta izin untuk buang air kecil ke toilet. Penyidik KPK yang terlihat masih muda itu pun berulang kali mempersilakan Pantoro untuk buang air.
“Neng njero ngomba-ngombe wae. Suhu ruangan juga dingin [ber-AC]. Makanya, bawaannya pengin pipis,” kata Pantoro saat ditemui Solopos.com, di depan aula Satya Harprabu Mapolres Klaten, Selasa (17/1/2017).
“Saya pribadi tak biasa berurusan seperti ini. Saya sempat deg-degan saat bertemu penyidik KPK. Saya memperoleh 14 pertanyaan. Saya jawab dengan santai karena saya tidak tahu-menahu soal OTT [operasi tangkap tangan] itu. Menjelang OTT itu, saya memang memperoleh undangan pelantikan. Tapi, saya sendiri tak tahu apakah termasuk yang promosi atau tidak, yang jelas saya tak pernah mengeluarkan uang,” kata pegawai di Bidang Perikanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Klaten itu.
Sekretaris Disdik Klaten, Sudirno, juga diperiksa KPK. Saya ditanya Solopos.com, Sudirno memilih bungkam. Sebagaimana diketahui, Sudirno merupakan salah satu PNS yang ditangkap KPK saat OTT di Rumah Dinas (Rumdin) Bupati, Jl. Pemuda Klaten, Jumat (30/12/2016) lalu.
Belakangan diketahui, Sudirno dipersilakan pulang setelah dicecar pertanyaan penyidik KPK di Mapolda Jogja. Berbeda dengan beberapa PNS lainnya, Sudirno tak dibawa KPK ke Jakarta guna kepentingan penyidikan kasus OTT Klaten.
Setelah OTT, PNS yang dibawa ke Kantor KPK, Jl. Rasuna Said, di di antaranya Kepala Bidang (Kabid) Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten Slamet, mantan Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Klaten Bambang Teguh, mantan Kepala Seksi (Kasi) SMP Disdik Klaten Suramlan, dan ajudan bupati Klaten Nina Puspitarini.
“Saya tak tahu ditanya soal apa. Saya diundang pukul 10.00 WIB. Setelah itu saya keluar sebentar. Pukul 14.00 WIB, saya disuruh kembali dengan membawa berkas atau dokumen di Disdik Klaten,” katanya.
Hal senada dijelaskan Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Klaten, Bambang Subiyantara. Bambang diperiksa penyidik KPK di Mapolres Klaten pukul 10.00 WIB.
“Pertanyaane saka KPK ya ngana kae. Wis kana ae [Pernyataan dari KPK ya begitu itu. Sudah sana saja],” katanya singkat.
Berdasarkan data yang dihimpun Solopos.com, sejumlah PNS berseragam Korpri warna biru datang secara bergelombang ke aula Satya Haprabu di lantai II Mapolres Klaten, Selasa. Pemeriksaan puluhan PNS itu terbagi dua waktu berbeda, yakni pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB.
“Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan KPK seputar hal-hal yang sedang in saat ini. Saya juga ditanyai tugas pokok fungsisaya di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Klaten. Saya memperoleh 19 pertanyaan,” kata pegawai Bappeda Klaten, A.S. Jatmiko.