SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Penduduk Solo merupakan yang terpadat se-Jateng.
Solopos.com, SOLO — Jumlah penduduk di Kota Solo terpadat se-Jawa Tengah dengan perbandingan satu kilometer persegi (km2) dihuni 12.000 jiwa. Padahal idealnya 1 km2 dihuni 5.000 jiwa.
Guna menekan ledakan pertumbuhan penduduk, Pemkot akan menggalakkan program keluarga berencana (KB) di tahun ini. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Ariani Indiastuti, ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Selasa (17/1/2017).
“Sebagai OPD [Organisasi Perangkat Daerah] baru, kami sudah kumpulkan seluruh PLKB [penyuluh lapangan keluarga berencana] agar aktif menjaring peserta KB,” kata Ariani.
Pemkot terus menggenjot program KB agar laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan. Selama ini baru 66,83% dari total 71.913 pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif.
Sedangkan 23.850 PUS lainnya hingga kini tidak menjadi peserta KB. Langkah jemput bola diupayakan Pemkot untuk menyasar PUS yang belum ber-KB. “Kami targetkan 100% PUS menjadi peserta KB,” katanya.
Dia mengakui untuk mencapai target 100% PUS menjadi peserta KB cukup sulit. Apalagi, jumlah PLKB belum ideal. Ariani menyebut dari 51 kelurahan, Pemkot hanya memiliki 38 PLKB. Artinya dengan kondisi ini tidak semua kelurahan memiliki satu petugas PLKB. Beberapa PLKB terpaksa mengampu dua kelurahan.
“PLKB memiliki kualitas yang sudah mumpuni. Jadi meski ada yang dobel, mereka tetap yang terbaik,” katanya.
Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo menargetkan setiap tahun mencanangkan satu Kampung KB di setiap kecamatan. Dia berharap pencanangan Kampung KB bisa menekan laju pertumbuhan penduduk.
Tahun lalu, Kampung KB dicanangkan di wilayah Pucangsawit. Wilayah pinggiran Kota Solo ini menjadi sasaran pertama Pemkot untuk menjadi pilot project pembentukan Kampung KB.
“Saya tidak ingin pencanangan hanya sebatas seremonial dan berhenti di jalan, tapi harus terus berjalan. Yang sekarang punya anak 1, diatur agar maksimal 2. Kalau sudah 2 dijaga, disetop. Jika nanti tambah lagi, program ini gagal,” katanya.
Setelah menggalakkan program KB, Pemkot mewacanakan pencabutan bantuan kesehatan bagi anak ketiga atau selebihnya. Pencabutan bantuan kesehatan dinilai bakal berpengaruh besar terhadap pengendalian jumlah penduduk. Dengan kebijakan itu setiap keluarga akan menjaga untuk memiliki keturunan maksimal dua anak.